Digitalisasi Penyiaran Bantu Penguatan Ekonomi, Budaya Perbatasan

PEMERATAAN informasi sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang tinggal di beranda depan negara atau perbatasan Indonesia. Karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai kebijakan digitalisasi penyiaran menjadi peluang pemerataan informasi. Meski harus diakui, digitalisasi juga mampu memberikan bonus yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengemukakan selama ini wilayah perbatasan antarnegara yang menjadi beranda negara, banyak mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari televisi terresterial Indonesia. "Karena itu, mereka memenuhi kebutuhannya melalui informasi yang tersedia, yaitu dari siaran luar negeri," ujarnya.

Hal tersebut dikemukakan Mulyo ketika memberikan sambutan dalam acara sosialisasi dan publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan melalui Penyiaran Televisi Digital, yang diselenggarakan KPI bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia di Kota Yogyakarta, Kamis (12/11).

Minimnya informasi dari dalam negeri, katanya, berakibat bahasa Upin-Ipin dan mata uang ringgit menjadi jauh lebih populer di kawasan perbatasan, seperti perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dengan kebijakan digitalisasi diharapkan kondisi seperti itu dapat ditanggulangi sehingga dapat menjaga bangsa Indonesia dari pengaruh asing. Penjagaan itu tidak hanya berlaku dalam tataran ekonomi, tetapi yang jauh lebih penting juga menjaga negeri ini dalam tataran budaya.

Mulyo menyampaikan pula yang sering didengungkan selama ini ialah banyaknya wilayah blank spot yang belum terlayani siaran. "Kami sangat berharap dan yakin bahwa BAKTI dan Kementerian Kominfo berkomitmen membantu wilayah tersebut yang selama ini tidak dilirik oleh pengelola televisi," ujarnya.

Tiadanya televisi yang terlibat di wilayah blank spot bisa menyebabkan secara ekonomi wilayah itu tidak cukup menarik dan tidak cukup potensial. Hal itulah yang menyebabkan satu wilayah dilewatkan oleh televisi dalam pendirian tower antena.

KPI juga berharap, dengan digitalisasi serta konsep yang diusung BAKTI dan Kementerian Kominfo dapat menempatkan pemancar dan penguat antena televisi teresterial di BTS-BTS (base transceiver station) yang ada di wilayah blank spot.
Hal itu tentunya akan semakin memperluas dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Digitalisasi penyiaran, ujar Mulyo, harus dapat dimaknai dengan hadirnya peluang bagi masyarakat mendapatkan alternatif siaran televisi yang jauh lebih beragam. Di Jakarta saat ini sudah ada saluran televisi baru digital dengan format siaran bisnis, olahraga, dan dakwah.

"Mudah-mudahan ke depan dapat diikuti dengan hadirnya televisi dengan format siaran pendidikan, anak-anak, dan olahraga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena program olahraga banyak diminati oleh masyarakat kita," tukasnya. (S1-25)