KLHK Dorong Budidaya Penyu untuk Perekonomian Masyarakat Bali

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berharap masyarakat pesisir di Bali bisa terus mengembangkan budidaya penyu. Selain untuk kepentingan konservasi, budidaya penyu ini berpotensi sebagai sumber ekonomi untuk masyarakat lokal. 

“Jika serius, budidaya penyu ini bisa menjadi bisnis ekowisata dengan omzet miliaran dan ini bagus untuk perekonomian masyarakat,” kata Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat berkunjung ke pusat penangkaran penyu Kurma Asih di Jembrana, Bali, Jumat (23/10).

Baca juga: Kemendikbud Kembali Salurkan 35,7 Juta Bantuan Kuota

Alue menyebutkan, setiap tahunnya terdapat 400 ribu ekor anak penyu di 14 wilayah di Bali yang berhasil ditangkar. Sementara, potensi ekonomi yang diperoleh melalui bisnis eco wisata pelepasan anak penyu ke laut mencapai Rp100 ribu per ekor. 

“Ya, tinggal dikalikan saja berapa potensi pendapatan yang diperoleh masyarakat setempat,” ujarnya.

Alue juga menambahkan, selain fungsi eco wisata yang berbasis konservasi, penangkaran penyu ini sekaligus bisa digunakan untuk kepentingan adat masyarakat setempat. Dari telur penyu yang diproduksi, sekitar 20%-nya digunakan untuk upacara adat. 

“Jadi ini merupakan potensi yang sangat besar untuk Bali,” paparnya.

Yang menarik, penangkaran penyu tersebut dipelopori oleh sejumlah mantan pemburu penyu. Selain penyelamatan penyu yang terdampar maupun mati, kegiatan para penangkar tersebut mencakup penyelamatan habitat peneluran penyu, melakukan kampanye tentang pelestarian penyu melalui sosialisasi ke masyarakat, dan program pendidikan tentang penyu.

Pada kunjungan kerja ke Bali tersebut, Alue Dohong juga ikut menyaksikan program penanaman mangrove di kawasan Kuta, Bali. Penanaman itu dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang digagas pemerintah dalam mengantisipasi pandemi covid-19. 

“Jadi walaupun pandemi, kita tetap harus berusaha produktif dengan mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.

Baca juga: Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara

Menurut rencana, penanaman mangrove tahun ini akan dilaksanakan oleh lebih dari 863 pokmas binaan Kementerian LHK (pokmas perhutanan sosial, kemitraan kawasan konservasi, kelompok tani hutan) dan pokmas lainnya yang banyak tergantung pada keberadaan ekosistem mangrove.

Dana padat karya penanaman mangrove nantinya didistribusikan langsung ke rekening masing-masing anggota pokmas sebagai bentuk upah kerja dan pembelian bahan seperti untuk penyediaan bibit, bambu untuk air, dan pelindung tanaman. (OL-6)