Menteri LHK: Food Estate Sumut Tidak Turunkan Kualitas Lingkungan

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa dalam pengembangan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), tidak boleh ada penurunan kualitas lingkunga, dan dalam pelaksanaannya harus menggunakan pola agroforestri.

“Pendekatannya betul-betul harus dalam satu sistem, maksud  dari Bapak Presiden dalam pengembangan lumbung pangan ini sangat baik yaitu memberikan ruang untuk redistribusi lahan sambil penguatan kesediaan pangan. Ini sangat  kami pahami di KLHK. Tugas KLHK untuk menjaga dan mengawal ini,” jelas Menteri Siti dalam  Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR, yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR, Sudin, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (23/9). 

Raker kali ini  juga membahas tentang penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran (TA) 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Dalam kaitan ini, pengembangan lumbung pangan di Sumut bukan untuk satu jenis tanaman pangan, tetapi juga untuk jenis-jenis tanaman pangan untuk dataran tinggi. “Daerah-daerah pada lokasi tersebut sangat bagus dan memungkinkan untuk menjadikannya sebagai lumbung pangan,” ujar Menteri LHK.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, secara khusus meminta penjelasan kepada Menteri LHK terkait rencana pengembangan food estate atau lumbung pangan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumut.

Setelah mendapat penjelasan soal tersebut dari Menteri Siti, anggota Komisi IV DPR RI memahami ihwal lumbung pangan di Sumut tersebut.

Terkait hal tersebut, Menteri Siti juga menegaskan bahwa dari 30 ribu hektare (ha) lahan yang diusulkan BupatiHumbang Hasundutan ditelaah bersama Gubernur Sumut dan Kementerian LHK.

"Dari usulan tersebut,dipelajari berbagai dimensi, terutama dalam hal tetap menjaga hutan lindung dan daerah tampung air atau catchment area Danau Toba," jelas Menteri LHK.

Menteri Siti juga menegaskan rapat koordinasi  antar kementerian telah pula membahas food estate di Sumut tidak hanya  mencakup Kabupaten Humbang Hasundutan, tetapi juga mencakup  Kabupaten lain yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat.  D

Dengan demikian, area food estate seluas 61 ribu ha tersebut meliputi area di Humbahas dan wilayah utara Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan wilayah selatan Tapanuli Tengah. "Ini agenda yang berpihak pada rakyat, selain untuk ketahanan pangan sebagaimana arahan Bapak Presiden," katanya.

Kepada anggota  kepada Komisi IV DPR RI, Menteri LHK juga menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara sekaligus presidensi Conference of the Parties (COP) ke-4 Konvensi Minamata. Pertemuan Internasional ini rencananya akan digelar di Bali.

Isu lingkungan khususnya dalam penanganan merkuri dalam COP Minamata menjadikan Kementerian LHK sebagai pemimpin dan penanggung jawab kegiatan di Indonesia. Untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan COP Minamata, Kementerian LHK juga telah melakukan penyesuaian anggaran.

“Mendapat mandat dari lembaga internasional dan memegang tanggung jawab itu harus kita lakukan, apalagi COP Minamata sudah ada Undang-undangnya. Melalui COP Minamata ini juga sekaligus kita dapat menjelaskan kepada dunia terkait langkah-langkah Indonesia dalam penanganan merkuri,” jelas Menteri Siti.(OL-09)