Perbaikan PJJ Mendesak Dilakukan

EVALUASI dan perbaikan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) dinilai lebih penting dan mendesak daripada upaya perombakan Kurikulum 2013.

Hal itu dikemukakan pemangku kepentingan pendi-dikan dalam merespons se-makin kendurnya proses bela-jar mengajar akibat pandemi covid-19 dan adanya upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk merevisi Kurikulum 2013 yang dipakai saat ini.

“Upaya revisi kurikulum yang dikemas sebagai penyederhanaan Kurikulum 2013 tergesa-gesa. Terlebih, momentumnya dilakukan di tengah pandemi virus korona,” ujar Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan, kemarin.

Kemendikbud, imbuhnya, seharusnya fokus pada pelayanan siswa, baik yang PJJ luring maupun daring.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu PJJ selama pandemi covid-19, Kemendikbud kemarin menerbitkan Per-aturan Sekjen Kemendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

Juknis ini sudah lama dinantikan pihak sekolah atau sebagian besar siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran secara daring karena keterbatasan daya beli orangtua mereka untuk kebutuhan pulsa. “

Bantuan kuota data internet diberikan kepada siswa, maha-siswa, pendidik dan guru, serta dosen,” kata Sekjen Kemendikbud Ainun Na’im di Jakarta, kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya, untuk program ini pemerintah menganggarkan sekitar Rp7,2 triliun.Juknis tersebut menjelaskan bentuk bantuan berupa kuota data internet yang terdiri atas kuota umum dan kuota belajar.

Kuota umum adalah kuota yang dapat di-gunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Terkait adanya potensi pelanggaran hukum antara provider dan pihak sekolah dalam pemakaian nomor pon-sel siswa, Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud Jumeri meminta masyarakat ikut mengawasi.

“Jika ada kecurangan maka pihak kepala sekolah yang bertang-gung jawab,” pungkasnya. Ia beralasan, semua telah diatur di juknis tersebut.

Uji publik

Terkait upaya penyederhanaan Kurikulum 2013 yang tengah dilakukan Kemendikbud saat ini, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik In-donesia (PB PGRI) meminta Mendikbud Nadiem Makariem melibatkan dan mendengarkan masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi merespons video klarifikasi Nadiem terkait bantahan isu penghapusan mata pelajaran sejarah dalam penyederhanaan Kurikulum 2013.

Dalam salah satu bagian vi-deo, Nadiem menyebut bahwa Kemendikbud tengah mela-kukan uji publik penyederha-naan Kurikulum 2013. Namun, PGRI mempertanyakan uji publik yang dimaksudkan.

Sebab, menurutnya, uji publik tersebut minim keterlibatan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. “Saran kami, tolong libat-kanlah para ahli, dengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan,” kata Unifah kepada Medcom.id.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, yang meminta Kemendikbud melibat-kan legislator dalam proses penyederhanaan kurikulum. Pelibatan banyak pemangku kepentingan itu penting demi mereduksi kesan penyeder-hanaan kurikulum dilakukan diam-diam. (H-1