KLHK Cepat Atasi Limbah B3 Medis

HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memuji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bergerak cepat mengatasi permasalahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis yang timbul akibat pandemi covid-19.

“Saya lihat KLHK gerak cepat. Ketika awal covid-19 itu muncul, KLHK melakukan korespondensi dengan gugus tugas menetapkan APD hasil penanganan covid-19 dan cairancairannya dimasukkan dalam limbah B3,” kata Azwar Rasmin dari Bidang 4 Perhubungan dan BUMN BPP Hipmi dalam diskusi yang digelar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Azwar juga memuji KLHK mengeluarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang  Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada gugus tugas dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dengan adanya kebutuhan tersebut, imbuhnya, ada peluang usaha bagi pengusaha muda dalam pengelolaan limbah B3. Dari data KLHK per April 2020, masih ada 14 perusahaan jasa pengolah limbah B3, termasuk limbah medis, yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

Pengusaha yang ingin bergerak di bidang pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan izin dari KLHK dan harus melewati prosedur untuk memastikan keamanan karena menyangkut kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Yaser Djafar dari Bidang 4 Perhubungan dan BUMN BPP Hipmi menambahkan, ada beberapa peluang dalam sektor pengelolaan limbah B3. Peluang itu seperti jasa pengangkutan, pengolahan, penyediaan alat pemusnah, pelatihan penanganan limbah medis covid-19, juga jasa pengelolaan dan pemantauan lingkungan. (Fer/Ant/H-1)