AMSI: Pembaca Media Daring naik Tapi Revenue Turun Drastis

Presiden Joko Widodo memastikan industri pers akan menerima sejumlah insentif dari pemerintah, menanggapi rencana itu Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wenseslaus Manggut mengatakan industri pers, seperti juga dengan industri sektor yang lain, mengalami kesulitan pada masa pandemi ini. Bahkan jumlah pembaca media online naik sekitar 40% tetapi revenue media menurun tajam.

Namun berbeda dengan beberapa jenis industri yang mungkin bisa melakukan hibernasi, mesin mungkin bisa diistirahatkan, industri media justru dituntut lebih aktif menyajikan informasi, oleh karena publik butuh update dan rujukan sebagai pegangan pada masa darurat ini.

"Pada masa pandemi ini, jumlah pembaca media online naik sekitar 40%, terutama media-media daerah. Karena pembaca tampaknya sangat memerlukan informasi covid19 di sekitar mereka atau di daerah mereka. Proximity menjadi sangat penting di sini," kata Wenseslaus kepada Media Indonesia, Minggu (26/7).

Baca juga: Menteri Siti Dikukuhkan Sebagai Insiyur Program Profesi

Dia menjelaskan kenaikan jumlah pembaca itu sebetulnya menjelaskan bahwa pada masa darurat, masa yang tidak menentu meskipun publik menjadikan media massa sebagai rujukan informasi dan dibutuhkan, tapi revenue media menurun tajam.

"Kalau dari hasil survei yang dilakukan AMSI pada pertengahan April hingga awal Mei, kepada semua media anggota di seluruh Indonesia, persentase penurunan revenue itu bervariasi direntang 30-50%. Ditambah ketidakpastian tentang kapan pandemi ini berakhir, trend penurunan itu rasanya akan terus berlangsung," sebutnya

Ditengah ketidakpastian itu, terpaksa beberapa media melakukan langkah sulit. Ada yang merumahkan karyawan, potong gaji, dan ada juga menutup perusahaan medianya dan wartawannya menganggur.

"Jadi ada kebutuhan publik akan informasi yang akurat, ada isu tenaga kerja yang hilang mata pencahariannya, dan dalam konteks itulah insentif dari pemerintah itu menjadi sangat penting. Sejumlah negara seperti Swedia, Kanada dan sejumlah negara yang lain, sudah lebih dulu membantu perusahaan media demi mencegah PHK," terangnya.

Dia menambahkan, insentif itu misalanya, bisa berupa penghapusan pembayaran PPh, penghapusan PPN iklan, biaya tagihan listrik kantor media dibarter dengan iklan layanan masyarakat, dan jenis insentif lainnya.

Sebelumnya, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut insentif diberikan untuk mengatasi ancaman penutupan perusahaan media dan pemutusan hubungan kerja para pekerjanya akibat pandemi covid-19.

"Karena perannya yang sangat penting dalam demokrasi dan pemberitaan, Presiden Joko Widodo mengingatkan ekosistem dan industri pers (media) harus berjalan dengan sehat dan terlindungi agar masyarakat dapat terus menerima kualitas informasi yang baik," ujar Fadjroel di Jakarta, Minggu (26/7).

Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi menyadari negara membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif jernihnya untuk berdiri di depan melawan kekacauan informasi, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang mengancam demokrasi. Pers juga dinilai penting untuk membangkitkan semangat positif yang mendorong produktivitas dan optimisme bangsa.

"Dalam iklim demokrasi pada saat ini pers adalah pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Insan pers baik yang berada di media massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki peran dan andil yang sangat besar bagi tegaknya hukum dan demokrasi di dalam negeri. Pers yang sehat membentuk demokrasi yang sehat dan negara berkeadilan," ujar Fadjroel.

Sejumlah kesepakatan insentif yang akan diberikan. Yakni pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No 72 Tahun 2020, akan ditegaskan PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.

Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi perusahaan media. Pemerintah juga akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya, melalui beleid Keppres.

Pemerintah juga akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media. Selain itu, pemerintah memberikan keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

Insentif lainnya yang terkait ialah pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan. Selain itu, semua kementerian/lembaga juga akan diinstruksikan agar mengalihkan anggaran belanja iklan, terutama iklan layanan masyarakat kepada media lokal. (H-3)