Pendidikan Vokasi Harus Bermitra Strategis 

RUMAH Vokasi yang baru diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemarin, diharapkan ke depan bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia usaha dalam memberikan masukan, rekomendasi, dan fasilitasi dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Harapan itu disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim, pada acara peluncuran Rumah Vokasi, di hadapan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar, serta perwakilan lembaga, asosiasi, dunia usaha, dan dunia industri, sebagai anggota forum pengarah vokasi.

Nadiem menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan vokasi dan para pelaku bisnis. “Kemitraan strategis antara dunia industri dan dunia kerja untuk mewujudkan link & match merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan guna menyiapkan SDM yang siap menyongsong masa depan,” papar Nadiem.

Melalui Rumah Vokasi, imbuh Nadiem, akan dilaksanakan program penyelarasan lembaga pendidikan vokasi dengan pihak industri dan dunia kerja antara lain berupa penyelarasan kurikulum, proses pembelajaran, peningkatan kapasitas SDM vokasi, magang, praktik kerja lapangan terstruktur, dosen/guru tamu, penyerapan lulusan, beasiswa, sertifikasi kompetensi, bantuan sarana prasarana, memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri, serta riset terapan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menyambut baik dan berkomitmen mendukung pengembangan pendidikan vokasi. “Pembentukan ekosistem ini didahului dengan pilot model untuk program kemitraan dunia industri dan dunia kerja dengan dunia pendidikan. Hingga saat ini, lebih dari 2.600 perusahaan sudah siap mendukung pengembangan vokasi,” jelasnya.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menyatakan upaya pemerintah terkait vokasi telah sejalan dengan misi asosiasi yakni agar dunia usaha terlibat secara aktif dalam mengembangkan vokasi, termasuk mendorong dengan adanya pilot project menjadi mitra pendidikan di wilayah yang disepakati untuk pembentukan lembaga serupa di berbagai daerah.(Bay/H-1)