KLKH Sudah Antisipasi Karhutla

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mempelajari secara mendalam daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengantisipasi kejadian kebakaran yang masif. 

Daerah-daerah itu antara lain Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

“Kita melakukan overlay terhadap peta-peta yang ada. Di antaranya peta kawasan hutan, peta kawasan hidrologis gambut, peta hutan primer, peta perizinan, peta hutan sosial, peta RHL, peta wilayah kerja KPH, dan sejarah karhutla,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, kemarin.

Menteri Siti melaporkan selama 2015 sampai 2019, KLHK senantiasa memantau daerahdaerah yang terus-menerus terbakar. Di Riau, misalnya, KLHK terus memantau Taman Nasional Tesso Nilo, Inhil, Dumai, Pulau Rupat. Adapun di Sumatra Selatan antara lain di TN Berbak, Sembilang, Musi Banyuasin, dan OKI.

Pengendalian operasional yang paling cepat saat itu dilakukan yakni memperkuat satgas terpadu, deteksi dini hotspot, maupun posko lapangan, penegakan hukum, dan masyarakat peduli api.

“Di sisi lain, belajar dari masalah di Riau tahun lalu, asap yang berakumulasi itu bisa diatasi dengan modifikasi cuaca dan mengatur waktu hujan,” terang Siti.

KLHK juga telah mengelola lanskap gambut. Di sisi lain, imbuhnya, konsep paralegal masih harus ditingkatkan. Hal tersebut merupakan kesadaran hukum masyarakat dengan memanfaatkan masyarakat peduli api dan penguatan kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

Sementara itu, Komisi IV DPR RI menyoroti minimnya APBD per provinsi untuk Dinas Kehutanan. Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Sudin, mencontohkan kecilnya anggaran Dinas Kehutanan di Lampung.

“Di Lampung, hutan lindung seluas itu APBD-nya cuma Rp14 miliar untuk Dinas Kehutanan. Kalau hanya mengandalkan pemerintah daerah, tampaknya gak bakal berjalan,” tegasnya.(Ifa/H-1)