Menggugat Negara Atas Hak Rasa Aman bagi Pesepeda 

SALAH satu fenomena sosial yang terjadi akibat pandemi covid-19 adalah maraknya aktivitas bersepeda di masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga meluas di negara-negara di seluruh dunia, khususnya Eropa.

Bersepeda merupakan sarana rekreasi dan olahraga yang popular karena prinsip SMART (bersepeda Solo, memakai masker di keramaian, arm atau lengan yang tertutup, route yang sepi, dan timing atau bersepeda bukan di jam sibuk). Sehingga unsur-unsur protokoler kesehatan di era pandemi seperti physical distancing, pemakaian masker, dan kebersihan diri terpenuhi. 

Euforia masyarakat akan aktivitas bersepeda ini memberikan banyak manfaat positif, khususnya ketika bersepeda menjadi moda transportasi pilihan utama di masa pandemi, bukan sekadar moda transportasi alternatif seperti yang terjadi selama ini. 

Ada 101 manfaat bersepeda seperti meminimalisir risiko terinfeksi covid-19, meningkatkan kesehatan, mengurangi beban ekonomi akibat pemakaian BBM, mengurangi polusi udara dan suara, mengurai kemacetan lalu lintas, mengurangi beban jalan, mengurangi korban kecelakaan di jalan raya, dan masih banyak manfaat lainnya. Masalahnya, manfaat besar yang diberikan oleh gerakan massif bersepeda ini belum diimbangi oleh keberpihakan negara. 

"Sepanjang Januari hingga Juni 2020, tercatat ada 29 peristiwa laka lantas yang melibatkan pesepeda. Dari jumlah itu sebanyak 58% mengakibatkan kematian bagi pesepeda," ujar co-founder B2W Indonesia Toto Sugito dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (24/6).

Padahal, lanjut Toto, hak akan rasa aman bagi pesepeda sudah diamanatkan oleh undang-undang. Di Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 

"Hak asasi manusia juga menjangkau pesepeda, jadi bukan hanya perkara jalur sepeda semata, namun juga hak untuk bersepeda secara aman dan nyaman. Apalagi gerakan bersepeda telah lama menjadi gerakan global," tambah Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Senada dengan Choirul, Dosen dan Peneliti Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlanggga, Dr Herlambang P Wiratraman mengatakan,"Memperjuangkan hak rasa aman bagi sepeda, menjadi salah satu agenda perjuangan bagi peradaban masyarakat dan rencana perkotaan yang peduli lingkungan, sekaligus merespons krisis energi di masa depan."

Jauh panggang dari api, para penyelenggara negara masih berorientasi pada pengambilan keputusan yang lebih memfasilitasi pengguna kendaraan bermotor pribadi. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan perasaan tidak aman bagi pesepeda karena nyawa mereka terancam.

Bahkan kini ada elemen masyarakat yang memandang sinis kegiatan massif bersepeda. Ketika gesekan terjadi di masyarakat, ditambah lemahnya aplikasi dan penegakan hukum, dipastikan pesepeda akan menjadi korban di rimba belantara aspal, khususnya di DKI Jakarta. Nyawa pesepeda menjadi taruhannya. Hal seperti itulah yang dialami para pegiat sepeda yang tergabung dalam gerakan Bike2Work (B2W) Indonesia sejak dideklarasikan 15 tahun lalu.

Toto mengingatkan agar pesepeda paham akan hak-hak juga kewajibannya. Di 2020 ada 17 pesepeda wafat di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas. Pihaknya menginisiasi langkah strategis pesepeda dalam melakukan gugatan kewarganegaraan atau citizen law suit dalam menuntut rasa aman bagi pesepeda di jalan raya. (RO/O-2)