Menkeu :Pandemi Jadi Momentum Reformasi Sistem Kesehatan

PANDEMI covid-19 yang merebak di Indonesia dan memukul berbagai sektor perekonomian diakui menjadi momentum memperbaiki kecakapan infrastruktur bidang kesehatan. Dari pandemi, pengambil kebijakan berbenah memperbaiki sistem kesehatan di Tanah Air.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi virtual, Jumat (8/5).

"Kita juga akan menggunakan momentum covid ini menunjukan bagaimana pentingnya sistem kesehatan nasional dan ini sebetulnya satu paket dengan jaminan kesehatan nasional yang sudah di akomodir di dalam UU," tuturnya.

"Jadi dengan covid ini sebetulnya memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa reform di bidang sistem kesehatan nasional menjadi sangat penting," sambung perempuan yang karib disapa Ani itu.

Keterhubungan pelayanan kesehatan sedari puskesmas hingga ke rumah sakit besar, akan menjadi salah satu komponen yang diperbaiki oleh pemerintah. Pun demikian dengan kuantitas tenaga kesehatan yang perlu ditambah di tiap wilayah secara merata.

Baca juga : Dosen Trisakti juga Diminta Lakukan Riset Penanganan Covid-19

"Ini seperti yang waktu itu disampaikan oleh bapak presiden di sidang kabinet, dan itu sangat, sangat penting," kata Ani. 

Pemerintah, lanjutnya, kini akan terus mendukung berbagai langkah yang dilakukan untuk mereformasi sistem kesehatan nasional. Hal itu dilihat dari dua sisi yakni demand (permintaan) dan suply (keteraediaan).

Pada sisi ketersediaan, pemerintah akan menyediakan fasilitas kesehatan yang merata dan memadai sehingga permintaan dari masyarakat dapat terpenuhi. Tak luput, aspek keterjangkauan menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah.

Oleh karenanya, pemerintah akan memasukkan agenda reformasi bidang kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang dalam waktu dekat akan disampaikan kepada DPR.

"Ini pekerjaan rumah dan merupakan salah satu tema yang akan masuk di dalam APBN 2021, reformasi di bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas program yang akan dipikul," pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (OL-7)