Di Tengah Pandemi Covid-19, PTN Bisa Bantu Keringanan UKT

PIMPINAN perguruan tinggi negeri melalui wadah Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) siap membantu mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 melalui beberapa kebijakan terkait perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Ketua MRPTNI, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, Selasa (5/5) di Yogyakarta  mengatakan kebijakan ini bisa berupa pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, serta penundaan pembayaran UKT, Hal itu dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

"Perlu dipahami bahwa dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dialami oleh para mahasiswa tetapi juga civitas akademika lainnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan, bahkan terhadap pengelolaan perguruan tinggi secara umum," ujarnya.

Karena itu, kebijakan tentang UKT diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi dan diharapkan tidak mengganggu penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan berbagai aktivitas pendukungnya.

Isu lain yang menurutnya perlu menjadi perhatian berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan secara daring adalah biaya kebutuhan paket kuota internet mahasiswa dan dosen. MRPTNI mengusulkan dilakukan kerja sama antara Dirjen Dikti dengan BUMN dan penyedia layanan internet dengan pedoman kebijakan pengadaan paket internet pembelajaran di perguruan tinggi sesuai wilayah masing-masing.

Rektor Universitas Sebelas Maret ini juga mengungkapkan bahwa seluruh pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan logistik para mahasiswa asal daerah untuk dapat bertahan hidup di asrama atau tempat kos masing-masing selama pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (R-1)