Mensos Pastikan Negara Hadir untuk Warga Terdampak Covid-19

SEBAGAI langkah penanggulangan terhadap dampak Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mendistribusikan Bansos Sembako Bantuan Presiden dan Bantuan Sosial Tunai (BST) terhitung sejak Senin (20/04) lalu. 

Untuk memastikan proses distribusi berjalan baik, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara meninjau proses penyaluran bansos sembako di Kantor Pos Jati Rawamangun, Jakarta Timur dengan penyerahan secara simbolis penyaluran 4673 paket sembako melalui 94 Pusat Santunan Lansia Dalam Keluarga (PUSAKA) sejabodetabek dan diantar PT POS ke rumah-rumah Lansia miskin. Lokasi Pusaka-24 di Percetakan Negara I.

“Setelah Senin lalu dimulai distribusinya, maka hari ini saya perlu monitoring sejauh mana distribusi sudah dilakukan. Kepastian bansos sembako tersebut penting diketahui, karena ingin memastikan bahwa negara telah hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami bencana,” kata Mensos Juliari, Jumat (24/4). 

Mekanisme distribusi bansos sembako dilakukan sesuai standar yakni bantuan disalurkan langsung kepada penerima di kediaman masing-masing melalui armada PT Pos Indonesia dan ojek daring. Mekanisme distribusi ini ditempuh untuk mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Mensos, untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima, sangat dibutuhkan peran serta pemerintah daerah, termasuk perangkatnya di tingkat kelurahan, RW, dan RT. “Mereka kan yang mengetahui siapa warganya yang paling pantas menerima bantuan. Kalau perlu kalau ada warga yang tidak pantas menerima ya tidak usah dikasih bantuan. Ya kan?” kata Mensos. 

Kemensos terus mendorong percepatan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Para petugas lapangan sudah mendistribusikan baik bansos Bantuan Presiden maupun BST, kepada penerima khususnya di di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Tangerang.

Dalam arahannya kepada pejabat terkait di Kementerian Sosial, Mensos menekankan agar distribusi bantuan berjalan cepat, dan tepat sasaran. Untuk itu, penting melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, terutama untuk memastikan data target penerima bansos.

Penerima bansos sembako Bantuan Presiden ditetapkan sebanyak 1,9 kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Bodetabek). Perinciannya, sebanyak 1,3 juta KK berada di DKI Jakarta, dan 600 ribu KK berada di Bodetabek. Dengan nilai bansos sembako sebesar Rp600 ribu per KK per bulan selama 3 (tiga) bulan yang didistribusikan sebulan 2 kali @Rp300 ribu sehingga akan ada 6 kali penyaluran selama 3 bulan.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga mendistribusikan BST yang menjangkau 9 juta KK di luar Jakarta, dan Bodetabek. Penerima BST adalah masyarakat terdampak yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Selanjutnya masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan permasalahan yang ditemukan selama penyaluran bantuan sosial bisa menghubungi alamat email: [email protected]. Atau menyampaikan pesan tertulis pada nomor: 0811-10-222-10. 

Saluran ini tidak melayani pendaftaran penerima bansos, tetapi pengaduan Bansos Kemensos seperti salah sasaran, penyelewengan, pungutan liar, bantuan sosial tidak sesuai komponennya, dan sebagainya. (OL-09)