Dampak Covid-19, Kemensos Tambah Penerima Bansos

SEBAGAI upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap dampak wabah covid -19,Kementerian Sosial ( Kemensos) menambah jumlah penerima bantuan sosial program sembako sebanyak 4,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial ( Mensos) Juliari P Batubara mengatakan bantuan ini sebagai bentuk peningkatan perluasan bantuan pemerintah diluar bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo yang telah diluncurkan di Istana Jakarta, kemarin.

"Penambahan 4,8 juta KPM ini merupakan perluasan program sembako yang dulu dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," kata Mensos Juliari P Batubara saat menyerahkan kartu keluarga sejahtera (KKS) di Tangerang Selatan ( Tangsel), Banten, Selasa (21/4).

Mensos mengutarakan dengan adanya penambahan sebanyak 4,8 juta KPM maka jumlah penerima program sembako menjadi 20 juta KPM di seluruh Indonesia pada tahun 2020.

"Sebelumnya jumlah penerima program sembako sebanyak 15,2 juta KPM. Sekarang menjadi 20 juta KPM," cetus mantan Ketua IMI dua periode ini.

Kemensos mencatat adanya penambahan jumlah KPM di kota Tangerang Selatan sebanyak 5.965 menjadi 19.249 dari 13.284 KPM.

Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Nurul Farijati menjelaskan KPM perlusasan program sembako akan mendapatkan bantuan setiap bulan Rp 200 ribu  hingga Desember.

"Mereka yang mendapatkan perluasan ini sudah masuk basis data terpadu Kemensos," ujar Nurul. Dia menambahkan program sembako ini berbeda dengan bantuan sembako Presiden yang senilai Rp 600 ribu selama 3 bulan.

"Kalau yang bantuan sembako bapak Presiden itu sebulan cair dua kali dengan nilai Rp 300.000 yang diwujudkan dalam bentuk sembako berupa beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi," kata Nurul.

Dikelurahan Sawah , Tangsel,sebanyak 198 keluarga penerima manfaat baru termasuk bapak Kentol 78 tahun yang baru pertama mendapatkan bantuan program sembako.

"Saya senang dengan bantuan yang diberikan kemensos karena baru pertama kali," kata Kento berprofresi sebagai buruh

Terpisah Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan data-data penerima bansos akan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi keluarga miskin dan rentan yang belum masuk dalam DTKS selanjutnya harus dimasukkan dalam DTKS.

"Masih ada keluarga miskin dan rentan yang terdampak covid-19 tidak tercakup dalam DTKS. Karena itu, daerah harus inisiatif untuk mendata warga terdampak baru," ujarnya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri melalui telekonferensi di Jakarta , kemarin.

Menurut Muhadjir, saat penanganan covid-19 ini adalah momentum yang tepat untuk lebih memutakhirkan DTKS, Antara lain dengan melakukan pendataan ulang terutama bagi masyarakat yang layak mendapat bantuan namun belum masuk dalam DTKS.

Pemerintah, sebut Muhadjir, akan menyalurkan bansos dengan baik, transparan, dan memegang teguh akuntabilitas.

Dikatakan Muhadjir terdapat empat kementerian yang terkait dalam bansos terkait Covid 19 yakni Kemensos, Kemendes PDT, Kemendikbud dan Kemenag.

" Penyelarasan data masih terus dilakukan, " tukasnya. (OL-2)