BKKBN Wujudkan Zona Bebas Korupsi

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menciptakan zona integritas bebas korupsi. Komitmen ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Jakarta, kemarin.

"Ini adalah cara untuk mendeklarasikan agar mereka merasa aman bahwa kita itu transparan," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Hasto menuturkan, BKKBN memiliki masa lalu terkait kasus dugaan korupsi dan MoU itu dihadirkan untuk mengajak para pegawai di lingkungan BKKBN bangkit dari masa lalu. Dengan cara ini, Hasto ingin memberikan optimisme kepada anak buahnya.

"Jangan takut, KPK datang melakukan pendampingan dan PPATK juga mau peduli terhadap kita," cetus Hasto.

Meski tidak mudah, mantan Bupati Kulon Progo itu meyakini dengan tekad yang kuat dan niat tulus bekerja untuk melayani masyarakat, BKKBN mampu mewujudkan zona integritas bebas korupsi.

Khusus BKKBN, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, bidang pengadaan barang dan jasa menjadi titik rawan korupsi. "Anggaran pengadaan alat kontrasepsi dan jasa mestinya jadi perhatian utama inspektorat."

Alex juga mengingatkan agar pimpinan BKKBN juga mengawasi bawahannya lewat gaya hidupnya. "Gajinya Rp10 juta, tapi ke kantor naik BMW. Atasan harus klarifikasi, bisa beli BMW dari mana?"

Kepala PPATK Kiagus Badaruddin menyampaikan, pihaknya siap membantu BKKBN untuk langkah pencegahan. "Namun, jika terjadi fraud (kecurangan) atau korupsi, temuan itu langsung disampaikan kepada penegak hukum." (Aiw/H-2)