Tenaga Kerja Asal Tiongkok di Bandung Barat Diawasi

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan surat edaran tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) kepada seluruh perusahaan di wilayah Bandung Barat.

"Surat edaran bernomor 400/177/01-Disnakertrans ini merupakan tindak lanjut arahan bupati tanggal 27 Januari 2020 yang berkaitan dengan virus korona," kata Kepala Disnakertrans Bandung Barat, Iing Solihin, Jumat (31/1).

Iing menjelaskan, dalam surat edaran itu terdapat tiga poin penting bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA agar melaporkan jumlah pegawai aktif di perusahaan. Kemudian, TKA wajib melaporkan dan melampirkan data riwayat kesehatan terbaru dari rumah sakit, dan dilaporkan ke Disnakertrans secepatnya.

"Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam melakukan pemeriksaan kesehatan atau general check up para TKA. Ke depan harus
dilakukan secara berkala, tidak hanya diperiksa kesehatannya pada saat awal bekerja," tuturnya.

Pemeriksaan kesehatan tidak hanya sebatas pada TKA asal Tiongkok tapi seluruh TKA yang bekerja di Bandung Barat. Hingga awal 2020, jumlah TKA yang bekerja di Bandung Barat mencapai 900 orang lebih.

Sejauh ini, dia menyebutkan, terdapat 670 TKA asal Tiongkok yang terdata pada Disnakertrans Bandung Barat. Mereka merupakan pegawai dari China Railway Group limited yang tengah mengerjakan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Data tersebut yang tercatat dari periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Tempat tinggal sementara para pekerja asal Tiongkok  ini tersebar di beberapa kecamatan, yakni di Padalarang, Cikalongwetan dan beberapa tempat lainnya," ucapnya.

Para pekerja asal negara tirai bambu ini mencantumkan alamat perusahaan di Jalan Pluit Raya, Kelurahan/Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dia menjelaskan, sebelumnya Dirjen Pembinaan Pengawasan  Ketenagakerjaan, Keselamtaan dan Kesehatan Kerja, Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah mengeluarkan surat edaran perihal kewaspadaan penyebaran penyakit pneumonia berat yang tidak diketahui  penyebabnya pada pekerja.

baca juga: Penderita DBD di Sikka Terus Bertambah

"Salah satu poin penting dari surat edaran itu adalah mewajibkan kepada setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi terjadinya kasus pneumonia berat dengan tindakan-tindakan pencegahan. Seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program keselamatan dan kesehetan kerja (K3), seperti optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan," kata Iing. (OL-3)