MENGUATNYA politik identitas yang menjadi fenomena pada beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menumbuhkembangkan sentimen saling curiga. Bahkan lebih jauh, kebencian yang menjurus pada aksi intoleran antarumat beragama.
“Kedudukan mayoritas yang idealnya melindungi minoritas justru pada sejumlah kasus berkecenderungan menjadi superior. Kegiatan beragama dan beribadah dari pemeluk agama lain direcoki. Keberagaman dianggap sebagai ancaman,” sorot politisi Partai NasDem Lestari Moerdijat di Jakarta, Minggu (22/12).
Karena itu, Wakil Ketua MPR RI itu mengingatkan perayaan Natal 2019 penting menjadi momen refleksi diri. Tidak perlu merujuk siapa menunjuk siapa, tetapi urgen untuk merajut kembali semua yang terkoyak oleh politik identitas. Kembali pada tatanan kebersamaan yang plural.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Rerie itu, Natal 2019 saatnya merangkul saudara-saudara sesama anak bangsa yang merayakan agar dapat menjalankan ibadah dengan damai. “Menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga perdamaian, kenyamanan, dan harmoni,” cetusnya.
Pada bagian lain, Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo Budhisejati, meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan polemik perayaan Natal umat Katolik di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, Sumbar. Pasalnya, perlakuan diskriminatif berujung sulitnya umat kristiani di dua wilayah itu merayakan Natal merupakan bukti nyata pelanggaran hak-hak dasar warga negara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar Hendri membantah adanya pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya.
Ia mengatakan pihaknya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, dan perwakilan setiap agama sudah melakukan rapat koordinasi untuk membahas persiapan perayaan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung. (Mts/Ths/Rif/X-6)
