Bakal Dihapus, BSNP Kaji Format Perubahan Ujian Nasional

BADAN Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan mengkaji perubahan format Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang.

“Ujian Nasional atau UN tahun 2020 masih berlaku dan akan dilaksanakan. Yang akan berubah UN pada tahun 2021. Berarti masih ada waktu kita diskusi dan kaji formatnya nanti,” kata Kepala BSNP Abdul Mu'ti kepada wartawan pada Diskusi Standar Nasional Pendidikan yang digelar BSNP di Jakarta, Jumat (13/12) sore.

Menurutnya, dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang akan mengganti format UN masih terbuka berbagai kajian lebih lanjut.

“Apakah bentuknya survei, uji kompetensi, yang disampaikan mas Menteri masih dalam konsep terbuka mengenai literasi numerasi, kompetensi masih terbuka apa formatnya nanti pada 2021,” ujarnya. .

Menyinggung peran BSNP jika UN jadi diganti, Abdul Mu'ti menjelaskan, hal itu tergantung bentuk ujiannya jika memang ada bentuk numerasi literasi masih berbaasis tes, artinya ada perbedaan dengan format UN yang berbasis mata pelajaran. Perubahannya menjadi berbasis kompetensi.

Baca juga : Akan Dihapus, Berikut Dampak Negatif UN

"Tapi penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang tetap BSNP. Tinggal bentuknya harus kita bicarakan. Masih ada cukup waktu dalam setahun ke depan,” tukasnya

Menurutnya, BSNP akan fokus pada jangka pendek ini melihat POS Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN yang sudah dibuat BSNP untuk disinkronisasikan dengan kebijakan baru ujian berbasis nasional.

“Kita juga telah menyiapkan pelaksanaan UN 2020 dengan pihak terkait. Kita harus koordinasi dengan Kemenenterian terkait dan dinas pendidikan. Untuk UN 2020 sudah kita keluarkan jadwalnya serta kisi kisinya,“ pungkasnya.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim yang menghindar dari kejaran wartawan, pada sambutan acara BSNP tersebut kembali mengulang tentang konsep Merdeka Belajar yang ia utarakan dalam berbagai kesempatan sebelumnya.

Terkait UN, Nadiem menegaskan, “UN bukan dihapus tetapi digantikan dengan asesmen minimum yang sesuai dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.Hemat saya semua yang menentukan adalah guru,” pungkasnya. (OL-7)