Percepat Implementasi, Menteri LHK Asistensi Kepala Daerah

MENGAMBIL kesempatan keberadaan para gubernur dan bupati/wali kota selama di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menggelar rapat konsultasi teknis fungsional menteri dan jajaran eselon I KLHK dengan gubernur bersama jajaran teknis dinas serta bupati/wali kota.

Rapat itu membahas masalah dan hambatan program kerja nasional dan daerah serta kondisi-kondisi berkenaan dengan kehutanan dan lingkungan.

Asistensi kebijakan ini dilakukan selama dua hari, Kamis (14/11) dan Jumat (15/11) dan dilaksanakan masing-masing lebih dari dua jam diskusi untuk mencapai kata sepakat dan keputusan penyelesaian masalah sehingga implementasi program akan dapat berjalan mulus.

"Berbagai persoalan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, ada di daerah. Karena itu saya mengundang para Gubernur, 14-15 November 2019 di Jakarta, untuk mendengarkan langsung, berdiskusi dan mencari solusi bersama berbagai persoalan di tingkat tapak”, ujar Menteri Siti dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (16/11).

Adapun pemimpin daerah yang hadir pada kesempatan dua hari kemarin ialah Gubernur Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, serta Jambi.

Persoalan yang dibahas di antaranya terkait dengan perencanaan kawasan, tanah objek reforma agraria dari hutan dan hutan sosial, konservasi, hutan produksi dan daya saing industri kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian daerah aliran sungai, kebakaran hutan dan lahan serta gambut, pencemaran dan pemulihan lingkungan, serta soal-soal sampah  dan limbah.

Baca juga: Kesetaraan Gender Bisa Optimalkan Potensi dan Produktivitas

Selain itu juga dibahas mengenai desa-desa di dalam kawasan hutan, kekayaan genetic dan biprospecting, serta penegakkan hukum lingkungan.

Selain membahas masalah yang diajukan oleh para gubernur dan bupati serta diskusi dengan semua pejabat eselon I KLHK, secara mendetail
pada pertemuan ini para kepala daerah mendapatkan penjelasan terkait kebijakan teknis dari para Direktur Jenderal Lingkup KLHK.

Secara khusus bersama Gubernur Kaltim dibahas cukup rinci tentang rencana persiapan ibu kota negara, pada aspek pengamanan kawasan (hutan) dan calon lokasi ibu kota serta dimensi-dimensi lingkungannya termasuk lingkungan sosial.

"Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. Saya terus memberi ruang untuk kegiatan seperti ini, karena setiap masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat hingga ke tingkat tapak, harus kita carikan solusinya bersama-sama," tegas Menteri Siti.

Menurutnya, pertemuan ini akan terus digelar  bagi daerah-daerah yang ada masalah  terkait hutan dan lingkungan. Selanjutnya masih akan terus dilakukan rapat konsultasi teknis fungsional hutan dan lingkungan ini dengan para gubernur.

"Setelah ini sedang disiapkan untuk diskusi detail dan asistensi implementasi kebijakan dengan Gubernur Sumsel, Kalsel, Sumut, Sulsel dan lainnya. Kami harus siapkan dulu substansinya sehingga bisa produktif. Dalam dua hari paling-paling bisa diskusi dengan 8 hingga 10 daerah karena waktu...kami siapkan saja untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kecepatan implementasi. Dengan kebersamaan kita wujudkan Indonesia Maju," demikian Menteri Siti mengakhiri. (RO/OL-1)