KLHK Raih Asia Environmental Enforcement Awards

DIREKTORAT Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019 yang digelar UN Environment Programme (UNEP) bekerja sama dengan Pemerintah Norwegia.

Penghargaan itu diberikan berkat komitmen dan kontribusi yang dilakukan dalam memerangi kejahatan lingkungan.

Dalam penilaian UNEP, direktorat khusus yang baru berdiri lima tahun itu sukses membangun sistem penegakan hukum lingkungan. Ditjen Gakkum meraih penghargaan atas tiga keunggulan sekaligus yaitu inovasi, integritas, dan pengarusutamaan gender.

"Kunci utama dalam memerangi kejahatan lingkungan ialah inovasi dan kolaborasi secara terus-menerus. Itu karena kejahatan lingkungan merupakan tindak pidana luar biasa yang kompleks dan dinamis. Ada beragam modus operandi, aktor, dan kerap terkait dengan kejahatan lainnya," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam seremoni penghargaan di Bangkok, Thailand, Rabu (13/11).

Ada lima kategori yang menjadi penilaian yakni kolaborasi, dampak, inovasi, integritas, dan gender. Ditjen Gakkum KLHK menjadi satu-satunya lembaga dengan penilaian tinggi pada tiga kategori sekaligus yakni inovasi, integritas, dan gender.

Baca juga : Bea Cukai Gandeng BPPI Kementerian LHK Periksa Produk Kayu

Pada kategori pertama, Ditjen Gakkum KLHK dinilai inovatif dalam menggunakan sains dan teknologi yang diwujudkan melalui Pusat Intelijen (Center of Intelligence). Pusat tersebut berperan melakukan patroli siber dan pemantauan geospasial terhadap aktivitas-aktivitas ilegal seperti perdagangan satwa liar, perambahan, dan kebakaran hutan.

Untuk kategori kedua, Ditjen Gakkum KLHK dipandang menunjukkan integritas tinggi dalam penegakan hukum. Antara lain dengan membangun integritas aparat penegak hukum. Bahkan, penertiban internal juga dilakukan kepada penyidik-penyidik yang terindikasi tidak profesional dalam menangani kasus.

"Integritas amat penting dalam penegakan hukum. Tidak ada yang namanya penegakan hukum tanpa integritas," tegas Rasio.

Adapun kategori ketiga, Ditjen Gakkum dinilai turut berkomitmen dalam pengarusutamaan gender. Upaya itu dilakukan dengan membuka kesempatan yang sama untuk perempuan menempati posisi manajemen dan penegak hukum serta memfasilitasi ruang laktasi.

Selama empat tahun lebih menangani kasus, Rasio mengimbuhkan, pihaknya telah melakukan 1.180 operasi, membawa 760 kasus ke pengadilan, dan mengganjar sanksi administratif kepada 1.094 perusahaan. Kemudian, kementerian juga berhasil memenangi gugatan perdata kasus lingkungan dengan nilai kompensasi Rp19 triliun.

Baca juga : Kementerian LHK dan Polri Tingkatkan Sinergi Tangani Karhutla

Pada ajang penghargaan yang digelar di forum SEA of Solutions itu, sejumlah lembaga penegak hukum lainnya dari Tiongkok, India, Laos, dan Singapura juga meraih apresiasi.

Turut hadir sejumlah pejabat antara lain Deputi Direktur Regional UNEP Asia Pasifik Isabelle Louis, Dubes Norwegia untuk Thailand Kjersti Rodsmoen, dan Kepala Interpol Thailand (Liaison Office) Kang Kitaek.

Deputi Direktur Regional UNEP Asia Pasifik Isabelle Louis mengapresiasi capaian semua peraih penghargaan, termasuk Indonesia, dalam upaya melawan kejahatan lingkungan. Dia menegaskan kolaborasi penegak hukum antar negara perlu dipererat untuk mengungkap kasus-kasus yang tak hanya bersifat nasional tapi juga transnasional.

"Ke depan masalah sampah ilegal akan menjadi isu serius yang perlu kita tangani bersama. Selain juga masalah ekosistem, perlindungan satwa, dan hutan," ucapnya.

Kejahatan lingkungan menempati urutan tindak kriminal terbesar keempat di dunia setelah perdagangan narkoba, pemalsuan (counterfeiting), dan perdagangan manusia. Nilai kejahatan lingkungan di dunia seperti dari hutan dan satwa liar, sampah ilegal, zat perusak ozon, dan pertambangan ilegal mencapai 258 miliar dolar AS per tahun. (OL-7)