Mama Yo Berharap Menteri PPPA Baru Dorong 2 RUU Disahkan

Mama Yo atau Yohana Yambise menyebut bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi khususnya di Indonesia bagian Timur.

Selain itu, kekerasan yang dialami perempuan menurutnya sangat terkait dengan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, melalui dua RUU tersebut Guru Besar Universitas Cenderawasih itu berharap angka kekerasan terhadap perempuan turun dan perempuan dapat berdaya.

"Kalau perempuan berdaya mereka akan lepas dari jenis kekerasan," ucapnya.

Perempuan kerap kali tidak punya posisi tawar ketika tidak mencari uang. Mama Yo mendorong agar menteri KPPPA yang baru bisa meloloskan pengesahan kedua RUU itu.

" Kesetaraan gender saya harap fidak hanya berdasarkan Instruksi Presiden saja namun diharapkan akan ada undang-undangnya," ucap dia.

Menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, terang Mama Yo, juga merupakan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

Indonesia, imbuhnya, menargetkan tidak ada kekerasan perempuan dan anak serta seluruh wilayah dapat ramah terhadap anak dan perempuan pada 2030.

Mama Yo juga meminta agar menteri KPPPA baru didampingi dan dibantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya memajukan kesejahteraan perempuan dan anak.

"Saya ingatkan pada kementerian ini mulai Sesmen dan staf yang ada. Briefing berikan pemahaman banyak dan pendekatan dengan ibu. Tidak ada beda kita dari Sabang sampai Merauke. Yang Papua pergi, Bali masuk. Tolong dampingi ibu kita bilamana beliau memerlukan sesuatu dan arahan, sharing informasi bersama untuk kepentingan kementerian PPPA,"  tutupnya. 

Pada masa tugas Mama Yo, Kementerian PPPA menyelesaikan sejumlah revisi undang-undang yaitu UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satunya kebiri kimia. Selain itu juga UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diantaranya mengatur batasan usia minimal anak perempuan untuk bisa menikah. Batasan usianya dinaikan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk mencegah perkawinan anak. (OL-09)