Menteri Siti Nurbaya Terima Dua Penghargaan dari Wapres

PROPER dan Sipongi, dua inovasi dari Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil meraih 45 inovasi terbaik yang telah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (15/10).

Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam penyerahan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa.

"Inovasi adalah satu kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujar Jusuf Kalla (JK), yang saat memberi penghargaan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

Wapres menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi.  Ia menegaskan, inovasi diciptakan, tegasnya, untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat," ungkap Jusuf Kalla.

"Perlu diketahui bahwa Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan Sipongi adalah Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web," kata Menteri LHK.

"Proper dan Sipongi dari KLHK menjadi dua dari 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini," jelasnya.

Prestasi tersebut  menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. Penghargaan juga menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK.

Selain dua inovasi di atas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Menurut Menteri LHK, Sipongi yang dikembangkan Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI), merupakan hasil pemikiran terkait efektivitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (Lapan), SNPP (Lapan) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Data dalam Sipongi lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Datannya juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time atau mendekati waktu sesungguhnya).

"Sipongi sangat bermanfaat bagi tim pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan," papar Menteri LHK.

Tetapi tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola atau good governance dan tata pengelolaan di lapangan terjadi, dan ditambah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat.

Sipongi berbasis web memiliki dual interface, yaitu internal interface dan public interface. Internal interface dapat diakses dengan menggunakan privilage berjenjang dengan tujuan untuk sistem komando cepat dari pimpinan kepada personil di lapangan.

Sementara itu, public interface dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara luas diseluruh Indonesia. Dengan sistem ini memungkinkan masyarakat membuat pelaporan dan berdiskusi tentang kebakaran hutan dan lahan melalui akses call centre maupun jaringan media sosial yang mendukung seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

Sipongi telah menjadi rujukan dunia dalam pengembangan sistem pengendalian Karhutla terutama oleh negara-negara pemilik lahan gambut. Negara-negara di dunia dapat mempelajari sistem pengendalian karhutla Indonesia termasuk didalamnya terkait sistem Sipongi melalui Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia yang terletak di Bogor.

"Kemudian Proper yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) merupakan sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup," jelas Siti Nurbaya.

Saat ini Proper terus dikembangkan dan telah mengadopsi perubahan paradigma dalam penilaiannya, yaitu dengan pengembangan kriteria yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Non-B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

"Proper juga melakukan inovasi dan perbaikan terus menerus secara internal. Salah satunya adalah aplikasi Simpel. Sistem ini memudahkan perusahaan dalam membuat pelaporan, mengurangi biaya cetak dan pengantaran laporan," tuturnya. (OL-09)