Gotong-royong dalam Sistem JKN Belum Dilakukan Semua Pihak

PRINSISP gotong-royong dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingant. Padahal, hal itu perlu dilakukan dalam menjaga keberlangsungan program tersebut.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan hal itu belum Tampak, misalnya dalam kepatuhan membayar iuran dari para peserta.

Meskipun secara keseluruhan peserta, kolektabilitas iuran sudah tinggi, yakni di atas 54%, tetapi dari hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) masih ada kelompok yang disebut missing middle, yakni masyarakat yang mampu membayar iuran tapi  masih enggan.

Itu ada pada kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mereka yang bekerja di sektor non formal. Jumlahnya, kata Fachmi, mencapai 30% dari total peserta PBPU sebanyak 32.125.911 (data 1 Juni 2019).

"Ada masalah pada kelompok yang mampu membayar tetapi masyarakat  kadang menuntut hak tapi kewajiban terabaikan. Di berbagai negara paling efektif untuk mengejar ini ialah penegakkan sanksi. Kita belum sampai tahap itu," ujar Fachmi ketika meninjau pos kesehatan di Pelabuhan Merak, Tanggerang, Banten, beberapa waktu lalu. (P-3)