PPNI Usulkan Satu Desa Satu Perawat

PERSATUAN Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengusulkan program satu desa satu perawat. Program itu dinilai bisa menjadi bagian dari percepatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang tengah digencarkan pemerintah.

"Program satu desa satu perawat bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang sah, termasuk dana desa, APBN, atau APBD," kata Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah pada perayaan HUT ke-45 PPNI di Jakarta, kemarin. Perayaan itu mengambil tema Keluarga dan masyarakat sehat bersama perawat.

Dalam program satu desa satu perawat, perawat memiliki banyak tugas, Seperti memberikan pertolongan pertama pada orang yang sakit maupun kecelakaan dan menggencarkan tindakan pencegahan penyakit pada masyarakat setempat.

Pada kesempatan itu, Harif juga meminta agar pemerintah memberi perhatian lebih besar lagi pada profesi perawat, terutama di sisi kesejahteraannya.

"Profesi perawat amat penting. Komposisi perawat 60% dari seluruh tenaga kesehatan. Mereka bertugas 24 jam per hari. Perawat memberikan asuhan keperawatan yang menjangkau seluruh siklus kehidupan. Dimulai dari pranikah, konsepsi, kelahiran, hingga menjelang ajal," tuturnya.

Karena itu, lanjutnya, PPNI meminta agar praktik rekrutmen perawat dengan status tenaga kerja sukarela (TKS) dihapus. Menurut Harif, rekrutmen TKS tidak berpihak kepada kesejahteraan perawat.

"Kami juga meminta konsil keperawatan segera dibentuk. Lalu, pemerintah perlu memberikan insentif yang wajar kepada perawat yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sehingga mereka dapat hidup layak untuk bekerja profesional," ucap Harif.

Menurutnya, diperlukan juga peraturan presiden yang mewajibkan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta untuk memberikan upah layak bagi perawat. Saat ini, ujarnya, masih banyak perawat yang digaji di bawah nilai upah minimum provinsi (UMP).

"Mengacu pada perbandingan dengan profesi lain dan upah perawat di negara-negara ASEAN, kami usulkan upah layak perawat tiga kali UMP." (Dhk/H-2)