PRESIDEN Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Auditorium STMIK Atma Luhur, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, Kamis (14/3), pukul 10.00 WIB.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan Presiden didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita akan bertemu dengan 1.200 orang yang terdiri dari 72 ketua kelompok PKH, 928 KPM PKH dari tujuh kecamatan, 200 SDM PKH dan BPNT, serta undangan dari stakeholder Kementerian Sosial.
"Momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk bertemu dan menyimak secara langsung arahan beliau tentang upaya negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera," tuturnya melalui siaran pers, Kamis (14/3).
Harry menjelaskan presiden akan melihat secara langsung proses penerima bansos mencairkan bantuan di Agen Bank maupun di ATM Mobil yang disiapkan di lokasi acara.
Baca juga: Pendaftar Calon Pendamping PKH Capai 62.300 Orang
"Beliau juga akan melihat langsung beragam usaha rumahan yang dilakukan ibu-ibu penerima PKH dan BPNT. Ada bermacam-macam produk yang dipamerkan," katanya.
Bantuan Sosial Tahap I Provinsi Bangka Belitung 2019 sudah dicairkan sebesar Rp33.934.130.000 dengan rincian PKH untuk 22.221 keluarga sebesar Rp29.153.750.000 dan BPNT untuk 43.458 keluarga sebesar Rp4.780.380.000.
Sementara Bantuan Sosial Tahap I Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 dengan rincian PKH untuk 3.475 keluarga sebesar Rp4.493.325.000 dan BPNT untuk 5.679 keluarga sebesar Rp624.690.000
Provinsi Bangka Belitung terdiri dari tujuh wilayah yakni Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang.
Jumlah penerima PKH terbesar berada di Kabupaten Bangka sebanyak 4.992 keluarga. Jumlah penerima BPNT terbesar berada di Kabupaten Bangka sebanyak 10.652 keluarga.
Provinsi Bangka Belitung didukung 147 SDM PKH terdiri dari Koordinator Wilayah, Koordinator Kota/Kabupaten, Administrator Pangkalan Data, Pendamping Sosial, dan Pekerja Sosial Supervisor. (OL-2)
