Majelis Agama Diminta Kendalikan Media Sosial

PENGENDALIAN dan penertiban media sosial menjadi salah satu dari tujuh rekomendasi Konferensi Nasional V Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berlangsung selama tiga hari di Makassar, Sulawesi Selatan.

Majelis atau organisasi keagamaan diminta berperan aktif memberikan kontribusi terhadap isu-isu keagamaan di media sosial sehingga umat tidak termakan hoaks alias kabar bohong.

Ketua FKUB Sulawesi Selatan Rahim Yunus menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi itu.

"Tugas mereka (majelis agama) bertablig, berceramah, berkhotbah yang berisi pesan kepada jemaah agar tidak menyalahgunakan media sosial dan tidak gampang terpengaruh dengan berita-berita yang menebar fitnah dan hoaks serta ujaran kebencian," ujarnya saat dihubungi tadi malam.

FKUB, kata Rahim, mewadahi organisasi keagamaan yang masing-masing punya majelis, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Maka tugas merekalah menyampaikan untung-rugi dari media sosial. "Marilah kita menyebarkan kebaikan, berargumenlah dengan baik, jangan dengan hoaks."

Konferensi Nasional V FKUB 2019 dengan tema Memantapkan kerukunan dalam kebinekaan untuk pemilu yang aman, damai, dan bermartabat menghasilkan tujuh rekomendasi.

Ketujuh rekomendasi itu ialah mempertegas status hukum FKUB, melakukan pengendalian dan penertiban media sosial, membuat aturan tentang pembangunan rumah ibadah, pengalokasian anggaran (APBD), pembentukan desa/kelurahan sadar kerukunan, pembinaan pemuda kerukunan, dan yang terakhir sinergitas antara FKUB pemerintah daerah dengan ormas keagamaan.

"Konferensi berjalan lancar dan bisa mengeluarkan tujuh rekomendasi," kata Ketua Asosiasi FKUB Ida Pagelingsir Agung Putra Sukahet saat menutup konferensi.

Selain itu, ia mengungkapkan rasa bangganya kepada Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai tuan rumah yang bisa mengakomodasi 1.500 peserta Konferensi FKUB.
Konferensi Nasional FKUB selanjutnya akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada 2020. (LN/X-4)