Daerah Harus Mandiri untuk Antisipasi Bencana

KESIAGAAN menghadapi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Informasi yang akurat, cepat, dibantu teknologi canggih harus dimiliki oleh daerah yang memiliki ancaman bencana.

Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Adrian Tohari mengatakan pemerintah daerah dapat secara mandiri melakukan pemetaan secara spesifik bahkan mendekati akurat di daerahnya hingga ke tingkat dusun.

"Pemda bisa melakukan pemetaan mandiri. Tapi memang kembali kepada niatnya, karena harus menyediakan anggaran tentunya. Tapi edukasi kesadaran bencana kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemda bukan hanya pemerintah pusat," kata Adrian.

Selama ini, menurut Adrian, informasi peringatan dini tidak menginformasikan bencana secara spesifik. Kondisi ini juga diperparah dengan sikap pemda yang jauh dari kesadaran antisipasi.

"Informasi dan peringatan yang diberikan itu tidak spesifik termasuk peta daerah rawan bencana hanya secara umum saja. Harusnya di setiap kecamatan ada alat pendeteksi hujan sebagai langkah antisipasi," terangnya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Antisipasi Bencana

Peta daerah rawan bencana, lanjut Adrian, hanya dalam bentuk zonasi secara umum dan tidak mencakup skala hingga ke titik daerah terkecil. Padahal sikap antisipasi harus didukung dengan penelitian dan prediksi yang selalu berkembang.

"Seharusnya prediksi itu harus terus berkembang hingga mendekati kapan bencana itu dapat terjadi, misalnya dengan curah hujan seperti apa longsor bisa terjadi, kondisi tanah dan sebagainya," terangnya.

Selain itu, sikap pemerintah daerah yang tidak memperhatikan tata ruang menambah buruk kesadaran kebencanaan. Hal ini harus mulai disikapi dengan serius oleh pemerintah pusat.

"Saya rasa ada sikap (bandel) seperti itu. Soal tata ruang titik rawan bencana tidak dilanjutkan informasi itu karena kepentingan pembangunan. Pembangunan harus rinci mempertimbangan potensi bencana," tandasnya.(OL-5)