Indonesia Berkomitmen Menjaga Lingkungan dan Kualitas Sumber Daya Hayati

PENCEMARAN, kerusakan lingkungan hingga sampah rumah tangga menjadi perhatian serius negara-negara yang menerapkan industrialisasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian.

Perhatian serupa ditunjukkan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lembaga ini berupaya menjaga kualitas sumber daya hayati dan penanganan pencemaran yang terkendali agar kesehatan lingkungan dapat menunjang kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Salah satu yang diinisiasi oleh Dirjen PPKL ialah komitmen mengurangi 70% sampah laut pada 2025 melalui Rencana Aksi Melawan Sampah Laut, sebuah upaya kolaboratif tingkat nasional untuk menghasilkan kebijakan dan aksi nyata mengurangi dan melawan sampah laut.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, KLHK menghelat kajian memantau polusi di laut, terutama sampah di pantai. Studi yang didasari pada dampak negatif sampah laut bagi ekosistem dan kehidupan laut, yang juga dapat memengaruhi kualitas hidup manusia, dilangsungkan di 18 kabupaten/kota di Indonesia.

Pemantauan dilakukan secara intensif di bawah Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Polusi Laut dan Pesisir (Ditjen PPKL), KLHK, yang mengacu pada panduan pemantauan sampah laut yang dikeluarkan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Lingkungan (UNEP) dan Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA).

Pemantauan dilakukan dengan memilah sampah ukuran sedang dan ukuran besar, yang kemudian dipilah kembali berdasar jenis sampah, yaitu plastik, kayu, kaca dan keramik, karet, foam, kain, metal, serta kertas. Sampah jenis plastik, kayu, kaca, dan keramik menjadi yang terbesar di tiap kategori ukuran sampah laut.

Dirjen PPKL juga menginisasi terbentuknya Instalasi Pe­ngolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal untuk memenuhi target dari tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yaitu penyediaan ketersediaan sanitasi dan air minum yang aman bagi masyarakat. Pembentukan IPAL Komunal berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 68/2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

Sebanyak 27 IPAL Komunal kini sudah terbangun dan mampu melayani hingga 53.104 orang, serta menurun­kan biochemical oxygen demand (BOD) atau kebutuhan oksigen biologis hingga 620,25 ton per tahun. IPAL Komunal juga dibangun di pabrik skala kecil, seperti pabrik pembuat­an tahu dan batik untuk mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Di sisi lain, KLHK juga membangun biogas digester untuk mengurai sampah organik, kotoran manusia dan hewan ternak menjadi biogas yang dapat menjadi sumber energi terbarukan. Sebanyak satu meter kubik biogas hampir setara dengan satu liter bensin. Sejak 2015, sudah terbangun 11 biogas digester yang memiliki potensi keuntungan hingga Rp220 juta.

Kualitas lingkungan
Selain mengendalikan pencemaran, Direktorat Jenderal yang dipimpin Karliansyah itu juga terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satunya dengan membangun ulang sistem pemantauan kualitas udara (AQMS) pada 2016. Selama tiga tahun terakhir, telah dibangun 13 stasiun AQMS di Jambi, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Pekanbaru, Banjarmasin, Padang, Makassar, Manado, Jakarta Pusat, Batam, Aceh, dan Mataram.

Stasiun AQMS yang mengukur parameter PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3, HC, dan CO secara terus menerus di lokasi pemantauan itu juga digunakan untuk memantau kualitas udara selama perhelatan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Stasiun pemantau AQMS kini juga sudah terintegrasi dengan 45 stasiun pemantau milik pemerintah daerah, yakni DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Surabaya, Bandung, Karawang, dan stasiun BMKG.

Selain mengembangkan infrastruktur pemantauan kulaitas udara, KLHK juga membangun infrastruktur pemantauan kualitas air Onlimo. Onlimo telah terpasang di 19 stasiun yang berada di 10 Daerah Aliran Sungai Ciliwung, Cisadane, Bengawan Solo, Jeneberang, Musi, Citarum, Serayu, Way Sekampung, Toba, dan Sadang.

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan juga dilakukan di lahan yang rusak akibat kegiatan penambangan dan kerusakan ekosistem gambut akibat pembukaan lahan gambut secara besar-besaran untuk  perkebunan dan industri kehutanan di masa lalu, serta kerusakan wilayah riparian sungai akibat alih fungsi lahan.

Dirjen PPKL Karliansyah menyatakan, masalah pengendalian sampah laut maupun lingkungan laut ini akan dibahas pada pertemuan Intergovernmental Review (IGR) ke-4 di Bali pada 31 Oktober dan 1 November 2018. (X-11)