Masih Ada Titipan Pejabat di PPDB 2018

PROSES pendaftaran dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 masih diwarnai titipan para pejabat dan juga tokoh masyarakat.

"Dari tahun ke tahun kasus titipan oleh pejabat atau tokoh masyarakat terjadi. Di daerah, katablece itu nampaknya masih berlaku," kata tim lapangan pemantauan PPDB dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Jumono kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (27/6).

Menurut Jumono hal itu terjadi karena regulasi dan relasi antarbirokrat atau unsur birokrasi masih terasa kental. Sehingga sekolah terkadang tidak berdaya menghadapi permintaan kepala dinas yang 'dititipi' oleh para pejabat tersebut.

"Kepala dinas dalam hal ini kepala dinas pendidikan setempat tidak berdaya menghadapi anggota legislatif dan eksekutif yang menitipkan anaknya untuk dapat masuk sekolah," cetusnya.

Saat ditanya di wilayah mana saja titipan pejabat terjadi, Jumono menyebut menurut laporan pengaduan yang dia terima, pola titip-menitip masih terjadi di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Jumono menambahkan untuk proses PPDB online wilayah DKI Jakarta hingga saat ini belum masuk adanya laporan pengaduan.

"Terkait jual beli kursi di DKI Jakarta kecil kemungkinan terjadi karena sistem dan kebijakan proses PPDB online lumayan baik dan ketat." ungkapnya.

Namun begitu, pihaknya akan terus memantau saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung .

"Soal pungli dan titipan di DKI Jakarta hingga saat ini belum ada laporan. Tapi di daerah kemungkinan terjadi. Nanti jika ada laporan pengaduan berikutnya akan kami informasikan lebih lanjut," tukas Jumono. (X-12)