Tahun Ketiga Nirwasita Tantra, KLHK Siapkan Instrumen Penilaian Baru

ANUGERAH Nirwasita Tantra yang mengukur komitmen kepala daerah dalam bidang lingkungan hidup, akan ditambah instrumen penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya. Penilaian penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu akan akan dilengkapi proses wawancara.

Penasehat Menteri LHK yang juga merupakan tim panel penghargaan, Soeryo Adiwibowo mengatakan mulai 2018 penilaian tata kelola administrasi dan lingkungan daerah tidak hanya berdasarkan dokumen informasi kinerja.

"Penilaian kami diperbaiki. Tahun ini anggota DPRD di komisi yang membawahi bidang lingkungan juga diwawancara, sehingga nanti terlihat sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan," ujar Bowo dalam konferensi pers di Kementerian LHK, Jakarta, hari ini.

Selain perbaikan instrumen penilaian, tim panel juga ingin kepala daerah di luar Pulau Jawa mendapatkan kesempatan yang sama. Selama ini, penerima penghargaan baik Adipura atau Nirwasita Tantra selalu didominasi oleh kepala daerah di Pulau Jawa. Karena itu, tim panel akan menyertakan kabupaten/kota dengan kategori besar, menengah, dan kecil.

"Sebab, ada daerah yang pendapatan per kapitanya besar tapi komitmen terhadap lingkunganya lemah," terang Bowo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono menambahkan pihaknya berharap anugerah ini akan mendorong percepatan dalam rencana strategis indeks kualitas lingkungan hidup di daerah. Salah satu yang dinilai, ujar Bambang, ialah isu prioritas pilihan masing-masing daerah.

"Pemimpin daerah diminta menjaga agar tidak ada kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati. Itu menjadi salah satu isu prioritas yang kita tawarkan untuk dilihat komitmennya," terang Bambang.

Keikutsertaan kepala daerah dalam anugrah Nirwasita Tantra terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 daerah yang mengirimkan dokumen sebanyak 86 terdiri atas 29 provinsi, 36 kabupaten, dan 21 kota. Pada 2017, ada peningkatan 102%. Total daerah yang mengirimkan dokumen sebanyak 174, dengan rincian 24 provinsi, 41 kota dan 109 kabupaten. Sedangkan untuk tahun ini, ada 217 daerah yang telah mengirimkan dokumen terdiri atas 26 provinsi, 52 kota dan 139 kabupaten. Pada akhir Juni mendatang akan dilakukan tahapan analisis isu prioritas daerah serta panel diskusi. (OL-5)