Wakil Rakyat Pertanyakan Penegakan Hukum Soal Sampah

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mempertanyakan langkah penegakan hukum soal sampah yang menjadi salah satu upaya penanganan masalah sampah di Tanah Air.

"Justru kita tunggu sekarang, bagaimana penegakan hukum itu betul-betul konsisten dijalankan. Kalau UU kan semua sudah ada, bahkan sampai ke Peraturan Daerah, tetapi kenapa tidak berjalan? Masalahnya di mana?,” kata Firman saat berbincang dengan Media Indonesia di Jakarta, Senin (23/4).

Ia menjelaskan, kebijakan soal sampah sudah jelas diatur melalui UU 18 Tahun 2008 yang memberi gambaran utuh bagaimana sampah bukan hanya menjadi barang buangan tetapi juga bisa memberi nilai tambah ekonomi. Soalnya kemudian jelas dia, peraturan yang dibuat tidak diserta dengan upaya mendidik masyarakat agar sadar kebersihan, sadar pengelolaan sampah, sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk kesadaran dari para pejabat publik sendiri untuk disiplin. 

"Pertanyaan yang selalu disampaikan ialah kenapa di luar negeri seperti Singapura orang begitu tertib? Bisa jadi karena masyarakatnya memiliki kesadaran tetapi lebih dari itu karena aturannya betul-betul ditegakkan. Di situ penegakan hukum soal sampah akan efektif," jelas politikus Partai Golkar tersebut.

Ia sendiri meyakini, apabila langkah penegakan hukum ini betul-betul dijalankan dengan konsisten, perlahan-lahan masyarakat akan memiliki kesadaran. 

"Kenapa begitu, karena kita misalnya datang dari tempat yang aturan soal disiplin membuang sampahnya tidak ada lalu ke Singapura, di sana kita pasti otomatis cepat menyesuaikan diri untuk ikut aturan di sana. Artinya kalau aturan betul-betul tegak, masyarakt juga akan patuh," ungkap Firman sambil menambahkan keteladanan dari aparatur pemerintah juga sangat diperlukan sehingga aturan yang dibuat akan benar-benar efektif. (A-5)