Sebulan Audit Tidak Rampung, DPR Desak Facebook Diblokir

FACEBOOK didesak harus segera menyelesaikan audit dan investigasi terhadap pihak ketiga yang memeroleh dan memberikan data pengguna kepada pihak lain, secara ilegal.

"Data itu harus kita tahu jatuh ke tangan siapa dan dipakai untuk apa," kata Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat ditemui seusai RDPU dengan perwakilan Facebook di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (17/4).

Dia menilai Facebook tidak memiliki sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang membocorkan data pengguna secara ilegal. Padahal, Facebook memiliki kesepakatan dengan pihak ketiga untuk tidak membagikan data pengguna.

"Kasus ini menunjukkan belum maksimalnya Facebook melakukan perlindungan data konsumen. Ada aturan banyak tapi tidak ada sanksi yang berat kepada pelanggar. Penutupan aplikasi pihak ketiga merupakan sanksi yang sangat ringan," jelasnya.

Meutya menyatakan penyelesaian kasus kebocoran data 1,09 juta pengguna Facebook di Indonesia tidak cukup dengan permintaan maaf semata.

"Kita lihat dalam waktu satu bulan ini. Tidak menutup kemungkinan opsi penutupan sementara layanan Facebook. Itu akan dibicarakan dulu dengan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, harus ada perbaikan sistem perlindungan data pribadi secara mendasar yang dilakukan Facebook. (OL-5)