Parlemen Perkuat Aksi Atasi Perubahan Iklim

INDONESIA berkomitmen menunjukkan aksi dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah RI GKR Ayu Koes Indriyah menegaskan hal itu dalam pidatonya pada Sidang Tahunan Anggota Parlemen Asia-Pasifik 2018 di Hanoi, Vietnam, kemarin.

Ayu menyatakan, di era modernisasi dan globalisasi sekarang ini, perubahan iklim menjadi tantangan yang besar dan nyata. Negara dan parlemen Indonesia berkomitmen melindungi dan memelihara bumi dari dampak-dampak adanya perubahan iklim.

Sebagai negara penandatangan Perjanjian Paris pada 2015, Indonesia telah meratifikasi Kontribusi Komitmen Nasional (NDC), yaitu kesiapan secara sukarela untuk menurunkan emisi rumah kaca hingga 29% pada 2030 atau 41% dengan dukungan dunia internasional.

"Sebagai komitmen parlemen kami terhadap isu ini, pada September 2017, Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyelenggarakan Forum Parlemen Dunia di Bali untuk membahas pembangunan berkelanjutan," paparnya.

Forum Parlemen Dunia tersebut, lanjut Ayu, menghasilkan Deklarasi Bali dengan tujuan utama mencapai Agenda 2030 melalui pembangunan inklusif.

Deklarasi Bali berisi empat poin penting, yaitu perlunya membuat legislasi yang ramah dengan perubahan iklim maupun lingkungan hidup dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan program penurunan emisi. Dua poin lainnya terkait dengan komitmen untuk memperkuat kerja sama parlemen dan aksi bersama serta memperkuat akses untuk negara-negara berkembang guna membiayai perubahan iklim dan teknologi sesuai Perjanjian Paris.

"Pada pandangan kami, implementasi yang efektif dari Perjanjian Paris ialah mencapai target-target yang sudah ditentukan sebelum 2020. Aksi-aksi bersama sebelum 2020 akan memberikan landasan kuat dari implementasi Perjanjian Paris, termasuk komitmen anggaran perubahan iklim sebesar US$100 miliar pada 2020," tandasnya. (Rul/J-2)