Pembangunan Rendah Karbon Diutamakan

SALAH satu bentuk komitmen pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim ialah penerapan kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK).

Kebijakan itu disusun untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketersedian sumber daya alam.

"PPRK ini nantinya akan menjadi hal yang diutamakan ketika kita membuat perencanaan pembangunan jangka menengah yang berikutnya, yaitu untuk 2020-2024, sehingga ke depan saat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi juga telah memperhatikan bagaimana menjaga kualitas lingkungannya sekaligus mengatasi masalah sosial," ujar Direktur Lingkugan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, dalam media gathering bertajuk Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan, yang digelar Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Jakarta, Jumat (8/12).

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan perlu ada kesadaran dan peran serta seluruh aspek, golongan, masyarakat dan tak lepas juga peran generasi muda untuk mengetahui dampak perubahan iklim.

"Sikap acuh terhadap perubahan iklim bukan lagi menjadi pilihan untuk menyuarakan keadilan iklim," ujar Tony.

Ia menambahkan, ICCTF menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, termasuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui proyek-proyek kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta.

"Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sampai 26% dari acuan target di 2020 dan pada 2030 sampai 29% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan dukungan internasional." (Yan/H-3)