Pemerintah Pusat dan Daerah Bersinergi Tangani Erupsi Gunung Agung

PEMERINTAH menjamin nasib pengungsi yang terdampak erupsi Gunug Agung di Karangasem, Bali. Menteri Korordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah pusat telah berkoordinasi sejak letusan pertama beberapa waktu lalu.

"Jadi koordinasi sinergi antara pemerintah pusat dan pemda itu sudah kita lakukan, apa saja langkah selanjutnya itu tentu saja sudah dikoordinasikan dan disinergikan," kata Puan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Puan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Gunung Agung saat letusan beberapa waktu lalu. Saat itu, koordinasi dengan pemerintah kepala daerah juga telah dilakukan.

Pemerintah daerah telah mengantisipasi dengan mengungsikan masyarakat yang berada dalam radius 7 kilometer dari pusat letusan. Puan menjamin, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai logistik yang dibutuhkan pengungsi.

Status Gunung Agung kini telah naik menjadi awas. Meski begitu, Puan berharap Gunung Agung tak meletus.

"Karena ini alam, kita hanya bisa bersiap-siap dan kemudian tentu saja berdoa. Jangan sampai ada hal yang terjadi ke depannya kemudian berakibat buruuk," jelas Puan.

Pusat Vulkanolodi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM menaikkan status Gunung Agung dari level III atau Siaga menjadi IV atau Awas. Peningkatan status gunung dari fase freatik menjadi magmatik dilakukan setelah mengamati aktivitas vulkanik terkini.

Abu tebal mengepul hingga ketinggian 3.400 meter dari puncak. Erupsi eksplosif dan dentuman terdengar hingga radius 12 kilometer dari gunung.

"Ini menandakan potensi letusan yang lebih besar mungkin akan segera terjadi. Oleh karena itu maka status gunung api Agung dinaikkan dari siaga level III ke awas level IV, sejak tanggal 27 Noevmber 2017, pukul 06.00 WITA,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Kementerian ESDM I Gede Suantika. (MTVN/OL-6)