Standar Pelayanan 70% Sekolah Meningkat

LEBIH dari 70% sekolah dan madrasah di 108 kabupaten/kota di Indonesia mengalami peningkatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas). Sementara itu, sekitar 100 kabupaten/kota dinyatakan telah mengembangkan peta jalan (road map) untuk pemenuhan SPM Dikdas secara terukur.

Pencapaian tersebut diungkapkan pada dialog nasional pemangku kepentingan yang diadakan program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) di Jakarta, kemarin Senin (20/11).

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad menilai capaian tersebut merupakan hasil dari program PKP-SPM Dikdas. Program tersebut dianggap sudah menjadikan layanan pendidikan lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan dukungan berbagai pihak, program PKP-SPM Dikdas telah menyatukan semangat dan kerja berbagai komponen bangsa untuk menjamin layanan pendidikan secara merata dari Sabang sampai Merauke di era otonomi daerah ini. Semoga program ini bisa memberikan landasan yang kukuh untuk peningkatan kualitas pendidikan anak Indonesia secara lebih luas,” katanya.

Sementara itu, program PKP-SPM Dikdas merupakan bantuan teknis yang didanai Uni Eropa dan dikelola Bank Pembangunan Asia (ADB) yang diadakan sejak Juni 2014. Prog­ram tersebut dilaksanakan Kemendikbud, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan pemerintah kabupaten/kota.

Program PKP-SPM Dikdas, ujar Hamid, dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan data akurat tentang kapasitas pengelola pendidikan dan layanan pendidikan yang akan masuk di proses pengembangan rencana strategis daerah. Tujuannya ialah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend menyatakan pemerintah Indonesia dan kabupaten/kota sudah komit dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Pemerintah Indonesia dinilai telah mampu memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam menerima layanan pendidikan dasar. (Jes/H-2)