Sertifikat Tingkatkan Rasa Bertanah Air

PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada 2.550 warga di empat kabupaten di Jawa Tengah (Jateng), kemarin. Empat kabupaten tersebut ialah Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Pemerintah terus mendorong program sertifikasi tanah sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi dan reforma agraria.

"Biasanya di negara-negara lain sertifikat (tanah) diberikan saat kemerdekaan sehingga ada rasa memiliki Tanah Air," ujar Presiden di Pendopo Kantor Bupati Cilacap, kemarin (Kamis, 15/6). Sertifikat diserahkan secara simbolis kepada 12 perwakilan warga dari empat kabupaten.

Menurut Presiden, pembuatan sertifikat sangat penting untuk menghindari konflik atau sengketa lahan antarwarga, warga dengan instansi, ataupun warga dengan perusahaan. Selain itu, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan warga untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada perbankan.

Dari sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 46 juta bidang tanah sudah disertifikasi. "Masih banyak sekali Sabang sampai Merauke, Miangas-Rote, harus kita selesaikan. Saya tidak mau mengurus sertifikat sampai bertahun-tahun," ucapnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Pertanahan Nasional/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Presiden, khusus di Jateng pada tahun ini bakal diserahkan 500 ribu sertifikat. "Kalau seluruh Indonesia, tahun ini jumlahnya mencapai 5 juta, kemudian tahun depan sebanyak 7 juta, dan tahun depannya lagi mencapai 9 juta. Program sertifikasi tanah dikebut untuk mengurangi sengketa lahan. Sertifikat adalah tanda bukti hak. Kalau ada sertifikat, bukti hukum ada," jelas Presiden.

Sementara itu, menurut laporan Sofyan Djalil, dari 2.550 sertifikat tersebut, 1.000 di antaranya diserahkan kepada warga Cilacap, untuk Banjarnegara dan Wonosobo masing-masing 500 sertifikat, serta 550 sertifikat untuk warga Purbalingga.

"Saat ini, aset tanah yang telah besertifikat di Jateng baru mencapai 49%. Tahun ini sesuai perintah Bapak Presiden, Jateng bakal menerima 500 ribu sertifikat tanah," ungkap Sofyan.

Bahasa ngapak
Saat menyapa ribuan warga, Jokowi menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumasan "Kepriwe kabare? Apik? Sae Nggih?" ujar Jokowi setelah mengucapkan salam. Spontan, warga menyahut dengan riuh.

Sebelumnya Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa setiap Kamis di Jawa Tengah komunikasi yang digunakan ialah bahasa Jawa. Di Cilacap, bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa ngapak yang memang merupakan bahasa daerah setempat.

Namun, Presiden tidak melanjutkan lebih banyak menggunakan bahasa tersebut karena banyak hadirin yang tidak mengerti bahasa Jawa. Presiden pun melanjutkan pidatonya dalam bahasa Indonesia. "Yang dibagikan adalah 2.550 sertifikat. Semua diangkat, mau saya hitung," kata Presiden.

Seperti dikomando, warga yang telah menerima sertifikat tersebut langsung mengangkatnya dan dihitung Presiden. Ia pun kemudian menghitung dalam bahasa Jawa dari satu sampai terlompati hingga 2.500 yang kemudian disambut dengan tawa.(Pol/LD/H-1)