Sosialisasi Sekolah 5 Hari Diintensifkan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengintensifkan sosialisasi program sekolah lima hari ke semua pihak. Penerapannya, berdasarkan PP 19/2017 dan Permendikbud No 23/2017, akan dimulai pada minggu ketiga Juli 2017.

"Saat menghadap Presiden Jokowi, pesan beliau kepada saya sosialisasinya agar lebih diintensifkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman," kata Mendikbud Muhadjir Effendy di Kantor Kemendikbud kemarin (Kamis, 15/6).

Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, penerapan sekolah lima hari itu dilakukan secara bertahap. "Jadi tidak serta-merta, dan memperhatikan kesiapan setiap sekolah," ujar Muhadjir.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah berpendapat, Komisi X sudah meminta Mendikbud mempersiapkan waktu yang cukup dan melakukan sosialisasi, serta memperhatikan dampak sosiologis dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Selain itu, dia juga meminta sekolah lima hari jangan dijadikan kewajiban dan tidak bisa dipaksakan diterapkan di seluruh sekolah.

"Hasil rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikbud menetapkan sekolah lima hari harus sebagai pilihan dan tidak wajib dilaksanakan bagi seluruh sekolah," ujarnya.

Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya, juru bicara presiden Johan Budi mengatakan Presiden telah meminta Mendikbud untuk menahan dulu kebijakan sekolah lima hari.

"Presiden meminta di-hold. Sampai kapan di-hold-nya saya tidak tahu. Selama status hold ini berlaku, Mendikbud diminta mengintensifkan sosialisasi ke semua pihak, seperti pesantren," ujar Johan Budi.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan sosialisi terus dilakukan. Begitu pun dengan Kementerian Agama sedang menyiapkan petunjuk teknis bersama terutama sinergi sekolah dengan madrasah diniyah dan pondok pesantren. Tahap awal, lanjutnya, sekolah lima hari akan dimulai di 9.830 sekolah yang dinyatakan siap.

Hamid menjelaskan, sebagai langkah ke depan, Kemendikbud akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasi masa implementasi. Pihaknya juga siap bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideolog Pancasila(UKP PIP) yang dipimpin Yudi Latif.(Bay/X-7)