Headline
Jurus Dobrakan dari Ketua RT/RW Muda

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus
Putuskan Rantai Ekonomi Genosida

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah
Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi
Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min
Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu
Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo
23/5/2025 16:15

Uji Materi UU Pemberantasan Korupsi

Permana
Hakim konstitusi Saldi Isra (tengah) merespon keterangan pendapat dari presiden yang dipaparkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.
Hakim konstitusi Saldi Isra (tengah) merespon keterangan pendapat dari presiden yang dipaparkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.
Jajaran sembilan hakim konstitusi yang diketuai Suhartoyo (tengah) memimpin sidang.
Jajaran sembilan hakim konstitusi yang diketuai Suhartoyo (tengah) memimpin sidang.
Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra mewakili presiden memaparkan pendapatnya pada sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra mewakili presiden memaparkan pendapatnya pada sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Hakim konstitusi Arsul Sani (kanan), Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih merespon keterangan dari presiden yang dipaparkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.
Hakim konstitusi Arsul Sani (kanan), Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih merespon keterangan dari presiden yang dipaparkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.

Hakim konstitusi Saldi Isra (tengah) merespon keterangan pendapat dari presiden yang dipaparkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra pada sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (23/5/2025). Agenda sidang itu mengagendakan mendengar keterangan DPR dan presiden. MI/Usman Iskandar/Ppj

  • Tags:
Baca Juga
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved