Headline
Penyelamatan JKN Jangan Beratkan Rakyat\

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah
17/3/2025 18:53

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Dwifungsi TNI Melalui Revisi UU TNI

Sastro
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto (tengah), putri Proklamator Mohammad Hatta, Halida Hatta (kiri), Aktivis HAM Sumarsih memberikan keterangan pers.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto (tengah), putri Proklamator Mohammad Hatta, Halida Hatta (kiri), Aktivis HAM Sumarsih memberikan keterangan pers.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, cendekiawan sekaligus pemikir kebinekaan, Sukidi bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil membacakan petisi tolak kembalinya dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025). Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 186 organisasi membuat petisi penolakan dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI yang sedang dibahas pemerintah dan DPR karena agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi ke arah yang profesional. Revisi dinilai mengganggu profesionalisme militer sebagai satuan dan alat pertahanan negara. MI/Usman Iskandar/sas

  • Tags:
Baca Juga
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved