Kemenkeu Tetap Buka Peluang Kerja Sama dengan JP Morgan

MESKI telah banyak dirugikan manuver spekulasi firma jasa keuangan JP Morgan Chase Bank NA, Kementerian Keuangan tetap membuka peluang kerja sama dengan firma tersebut di masa mendatang.

"Iya nanti kita lihat kalau (JP Morgan) bisa berubah, kita siap untuk kerja sama lagi," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan via pesan singkat, kemarin (Minggu, 8/1).

Kementerian Keuangan memutus hubungan sepihak setelah riset rilisan JP Morgan yang berjudul <>Trump Forces Tactical Changes pada 13 November 2016 yang merevisi peringkat negara-negara berkembang untuk para investor JP Morgan.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono bisa mengerti kegusaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memutuskan kemitraan dengan JP Morgan. Hasil riset tersebut dinilai tidak fair.

"Kalau saya bandingkan dengan Brasil, misalnya, pernilaian JP Morgan terhadap kita kurang fair. Kita turun 2 setrip, Brasil turun 1 setrip. Padahal, Brasil menghadapi masalah fiskal yang gawat, diduga defisit APBN mereka mencapai 10% terhadap PDB (produk domestik bruto), dari batas aman maksimal 3%. Presiden Rousseff bahkan terpaksa lengser karena kondisi ekonomi yang memburuk," kata dia kepada Media Indonesia, kemarin.

Sementara itu, Indonesia, lanjut Tony, juga mengalami tekanan fiskal saat penerimaan pajak mengalami shortfall, tetapi defisit APBN terjaga di 2,7% terhadap PDB. Hal itu memperlihatkan disiplin fiskal Indonesia bagus. "Harus kita akui ada masalah dengan demo yang lalu (kasus Ahok), tetapi itu bisa dilalui dengan baik," ulas Tony.

Sebaliknya, pihak JP Morgan menyatakan operasi mereka di Indonesia tetap berjalan normal. "Our business in Indonesia continues to operate as usual," ujar Head of Communications, Southeast Asia JP Morgan Li Anne Wong, dalam surat elektroniknya kepada Media Indonesia, Selasa (3/1).(Fat/Sha/E-2)