Kementerian PU Pastikan Ruas Jalan Lintas Timur Sumatra Dapat Dilalui

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) terus memastikan konektivitas utama di Provinsi Sumatra Utara berangsur pulih pascabencana hidrometeorologi. Ruas strategis Lintas Timur di Sumatra Utara yang menghubungkan Medan–Binjai–Pangkalan Brandan–Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh telah kembali dapat dilalui, seiring percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. 

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementeriam PU terus melakukan penanganan jalan dan jembatanan untuk memastikan akses masyarakat dan distribusi logistik berjalan normal. 

“Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” kata Dody dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (14/12).

Baca juga : 4 Langkah Disiapkan Kemenhub dan Korlantas Polri Hadapi Libur Nataru

Untuk mendukung percepatan penanganan,  Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menurunkan 96 unit alat berat, 6 unit alat pendukung, serta 1.957 unit bahan dan material penanganan bencana yang difokuskan pada pembukaan akses, perbaikan darurat, dan pembersihan material banjir.

Berdasarkan pendataan sementara, bencana berdampak pada 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional, serta 21 ruas jalan daerah dan 4 jembatan daerah di berbagai kabupaten/kota. Penanganan darurat terus dilakukan secara bertahap untuk memastikan jalur vital tetap berfungsi.

Di jaringan jalan tol, seluruh ruas terdampak di Sumatra Utara telah kembali beroperasi normal. Namun, pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025. Kementerian PU menargetkan ruas tersebut dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya sebelum 16 Desember 2025.

Baca juga : Stok Daging Dipastikan Aman Jelang Libur Nataru

Selain pemulihan konektivitas, penanganan bencana di Sumatra Utara juga difokuskan pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor Sumber Daya Air, tercatat sebanyak 51 sungai, 7 bendung, dan 9 sistem air baku terdampak bencana di Sumatra Utara. Kementerian PU terus melakukan identifikasi kerusakan dan penanganan darurat untuk menjaga fungsi infrastruktur pengendalian banjir dan ketersediaan air.

Pada sektor permukiman, lanjut Dody, Kementerian PU telah mengidentifikasi kerusakan infrastruktur SPAM dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebanyak 34 unit. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, dukungan darurat disalurkan berupa 66 hidran umum, 8 mobil tangki air, 21 unit toilet portable, 4 unit biority, 3 mobil toilet, serta 1 unit pipa mobile.

Selain itu, bencana juga berdampak pada prasarana strategis sosial, meliputi 231 unit sekolah, 121 unit madrasah, 39 unit pondok pesantren, 18 unit pasar, 9 fasilitas kesehatan, serta 36 rumah ibadah. Data ini menjadi dasar penyiapan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (E-4)