Headline
Jurus Dobrakan dari Ketua RT/RW Muda

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus
Putuskan Rantai Ekonomi Genosida

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah
Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi
Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min
Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu
Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

DPR Apresiasi Kecepatan Bulog Serap Gabah Petani

Naufal Zuhdi
04/5/2025 00:14
DPR Apresiasi Kecepatan Bulog Serap Gabah Petani
Dua petani memanen padi di Mijen, Semarang, Jawa Tengah.(ANTARA/Aprillio Akbar)

KOMISI IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (2/5). Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi IV meninjau gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) guna memantau proses penyerapan gabah, beras, dan jagung yang menjadi bagian dari penugasan pemerintah kepada Bulog.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyampaikan, proses penyerapan sejauh ini masih berjalan sesuai harapan. Ia menjelaskan, tahun ini merupakan pertama kalinya Bulog mendapatkan penugasan menyerap jagung dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram.
 
"Serapan gabah dan beras mengalami peningkatan signifikan karena Bulog ditugaskan untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dengan HPP Rp6.500/kg untuk gabah dan Rp12.000/kg untuk beras," ujar Alex dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/5).
 
Ia menilai, kebijakan HPP yang ditetapkan pemerintah memberi angin segar bagi para petani karena memberikan kepastian harga. Hal itu membuat hasil panen bisa dijual dengan nilai yang relatif tinggi.
 
Pada kesempatan tersebut, Komisi IV DPR juga berdialog dengan Bulog, para petani daerah, serta mitra-mitra Bulog yang terlibat. Menurut Alex, masih ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk pembatasan volume penyerapan yang dinilai belum optimal.
 
"Ternyata adanya limit pembelian dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui, limit penyerapan beras oleh Bulog itu 3 juta ton sedangkan produksi nasional itu mencapai 30 juta ton. Sehingga Bulog harus juga memikirkan skemanya mana yang terbaik untuk petani," tuturnya.
 
Kunjungan kerja itu, sambungnya, menjadi evaluasi penting untuk memastikan agar skema penyerapan pangan oleh Bulog tidak hanya berjalan baik secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani. (Fal/E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Mirza
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved