DPR: Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi Telan Dana Rp60 Triliun

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memperkirakan pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi akan menelan dana hingga Rp60 triliun.

Komisi VI DPR RI merupakan salah satu komisi yang ruang lingkupnya membidangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Rencananya dana Rp40 triliun akan berasal dari penyertaan modal negara atau equity Hutama Karya dan sisanya Rp20 triliun dari Japan International Cooperation Agency," kata Andre Rosiade saat meninjau kesiapan Tol ruas Padang-Sicincin di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

Baca juga : DPR-Kemenag Setujui Realokasi Anggaran Rp616 Miliar untuk BP Haji dan BPJPH

Andre mengatakan Seksi Sicincin-Bukittinggi merupakan rencana kelanjutan pembangunan dari ruas Tol Padang Sicincin sepanjang 36,6 kilometer. Secara umum, proyek strategis nasional (PSN) ini adalah bagian dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang nantinya menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Secara teknis penyertaan modal negara tersebut akan diajukan oleh Hutama Karya atau Kementerian BUMN yang direncanakan digunakan pada 2026.

"Kenapa 2026, karena penyertaan modal negara 2025 akan digunakan untuk pembangunan pembangunan Jalan Tol Bitung-Jambi," sebut dia.

Baca juga : Puan Lantik Tim Pengawas Intelijen DPR, Ini Daftar Koordinator dan Pimpinannya

Lulusan Universitas Trisakti tersebut optimistis rencana kelanjutan pembangunan Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi tersebut bisa terealisasi pada Oktober atau akhir 2026.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat Era Sukma Munaf mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, disarankan kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di ruas Sicincin-Bukittinggi dialihkan ke ruas Sicincin-Singkarak-Tanah Datar.

Hal ini mengingat pembebasan lahan trase Sicincin-Bukittinggi melewati Kubang Putih yang membutuhkan dana jauh lebih besar ketimbang ruas Sicincin-Singkarak-Tanah Datar. Perkembangan pembangunan tol tersebut telah dilaporkan ke Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, kata Era Sukma. (Ant/H-2)