NasDem Optimistis Kabinet Merah Putih Bawa BUMN Semakin Maju

NAMA Erick Thohir kembali diplot sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Minggu 20 Oktober 2024.

Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Subardi, menilai penunjukan Erick Thohir sangat tepat untuk melanjutkan kinerja positif BUMN. Selama di bawah Erick, BUMN telah membukukan setoran kepada negara sepanjang 2020-2023 sebanyak Rp1.940 triliun.

"Sebagai mitra kerja di Komisi VI periode kemarin, saya menilai BUMN semakin baik. Setoran Rp 1.940 triliun patut diapresiasi. Penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah tepat," kata Subardi, Senin (21/10/2024).

Baca juga : Ruang Tumbuh Diharapkan Jadi Solusi Persoalan Stunting

Penunjukan Erick Thohir, lanjut Subardi, merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo mempertimbangkan faktor merit dalam pembentukan kabinetnya. Menurut legislator asal Sleman itu, fondasi penyehatan BUMN yang dibangun periode lalu cukup kuat, sehingga mampu mendukung penyehatan BUMN. 

"Penyehatan BUMN butuh kepastian dan berkelanjutan. Kita tahu jumlah BUMN dari sebelumnya 142 perusahaan menjadi 41 perusahaan. Klaster dari 27 menjadi 12. Jadi momentumnya tepat kalau dilanjutkan," tambahnya.

Dengan penunjukan kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kinerja BUMN diharapkan langsung adaptif dengan target-target yang dicanangkan pemerintah. Hanya, beberapa penyesuaian perlu dilakukan untuk mendukung program baru.

Baca juga : Yayasan BUMN Umumkan 20 Wirausaha Sosial Inovatif

"Misalnya BUMN pangan, ID Food, dan Bulog mungkin perlu perlakuan khusus untuk mendukung program gizi gratis. Selebihnya, sistem yang baik ditingkatkan, yang kurang dievaluasi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri termasuk 56 wakil menteri dalam kabinetnya. Di Kementerian BUMN, Prabowo juga mengangkat tiga wakil menteri, yakni Kartiko Wiroatmojo, Aminuddin Ma'ruf, dan Dony Oskaria.

Berdasarkan susunan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang baru, Kementerian BUMN tetap bermitra di Komisi VI bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, KPPU, BP Batam, dan BP Sabang. (Z-2)