154 Peraturan Segera Direvisi

TEKANAN terhadap rupiah masih berlanjut. Kemarin, nilai tukar rupiah kembali melorot di level 14.132 per dolar AS atau melemah 36 poin dari posisi sebelumnya. Sentimen negatif pasar uang ini juga berimbas di pasar modal yang juga melemah 11,16 poin menjadi 4.401,29.

Dampak ketidakpastian ekonomi global ini memaksa pemerintah untuk mempercepat penyusunan empat paket kebijakan stimulus perekonomian Indonesia. Keempat paket itu ialah kebijakan fiskal, kebijakan deregulasi investasi, kebijakan energi, dan kebijakan pangan.

Pembahasan paket kebijakan yang mendapat prioritas terkait dengan investasi, apalagi ditengarai ada 154 peraturan yang dianggap menghambat kelancaran aliran investasi.

"Saya ingin agar secepatnya revisi undang-undang yang menghambat apa pun, baik dalam pengadaan barang maupun jasa, baik berkaitan iklim usaha itu, segera direvisi. Saya harapkan undang-undang baru agak direm, tapi revisi-revisi yang diperlukan itu lebih dimajukan," perintah Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan secara maraton akan membahas keempat paket kebijakan itu.

"Kebijakan untuk investasi yang akan dilakukan deregulasi besar-besaran. Ada yang direvisi, ada yang total diubah dan ini menyangkut 154 peraturan yang dianggap kontraproduktif dengan situasi saat ini," ujar Darmin.

Pembahasan paket kebijakan investasi itu ditargetkan rampung tiga hari ke depan. Menyusul pekan berikutnya, ketiga paket kebijakan lainnya.

"Kita bahas di Bogor mulai besok (hari ini) sampai Sabtu. Kalau ada kementerian, termasuk Kadin, yang diperlukan, akan dipanggil," tandasnya.

Darmin pun membocorkan isi paket kebijakan stimulus yang akan diumumkan pemerintah, di antaranya pengaturan kepemilikan apartemen oleh warga asing, pengaturan utang luar negeri sesuai dengan rasio modalnya (debt to equity ratio/DER) dan pengeluaran dana desa sebesar Rp40 triliun.

"Untuk dana desa ini nanti difokuskan pada kegiatan, seperti irigasi perdesaan, jalan, dan jembatan, serta harus bisa dinikmati masyarakat desa," katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menimpali akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi kepada daerah yang serapan anggarannya rendah. Pihaknya juga mengevaluasi dana alokasi khusus yang diterima daerah jika serapannya buruk.

"Bagi daerah yang penyerapan anggarannya minimal sekali, itu bisa ditunda atau dikurangi."

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan akan mengawal perekonomian dari sisi keamanannya. Menurut dia, keamanan serta stabilitas politik yang kuat bakal menunjang pembangunan perekonomian.

Beras sejahtera

Untuk paket kebijakan pangan, pemerintah akan menambah gelontoran beras untuk masyarakat miskin (raskin) dari 12 kali menjadi 14 kali dalam setahun.

"Kenapa ada? Karena kita melihat apalagi nanti kalau kekeringan berarti situasinya akan lebih berat. Pemerintah menyediakan dua kali tambahan raskin," tambah Darmin.

Darmin juga membocorkan usul Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk mengganti nama raskin.

"Raskin mau diubah namanya. Kata Bu Khofifah namanya menjadi beras untuk sejahtera," cetusnya.

(Fat/Jay/Ire/X-10)