Diminta tidak Melobi Presiden, TikTok Wajib Patuhi Aturan Pemerintah

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan aturan merespons TikTok Shop. Aplikasi asal Tiongkok itu diminta tak melobi pemerintah untuk melunakkan aturan yang memisah antara sosial commerce dan sosial media itu.

"Jadi diharapkan tidak ada lagi negosiasi, meski TikTok keberatan atau mencoba negosiasi untuk ubah aturan," kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi saat dihubungi, Kamis (26/10).

Menurut dia, pemerintah juga mesti tegas menyikapi hal ini. Pernyataan Heru merespons kabar upaya petinggi TikTok untuk datang ke Indonesia dan melakukan lobi aturan terkait.

"Pemerintah tegas saja, agar TikTok ikuti aturan terbaru yang sudah dikeluarkan," kata Heru.

Pemerintah telah menegaskan sikap merespons TikTok, melalui pemisahan media sosial dan social commerce. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan juga menyinggung hal ini.

Secara tegas Jokowi menyinggung soal predatory pricing yang dilakukan TikTok Shop. Kepala Negara tak ingin Indonesia terjajah secara ekonomi.

"Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi," kata Jokowi di Istana pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Selain itu, Presiden menyinggung soal regulasi yang tegas merespons perkembangan teknologi. Hal tersebut diungkap Jokowi saat Rakornas Korpri pada Selasa, 3 Oktober 2023.

"Kalau enggak siap, yang kena nanti seperti yang baru saja kejadian, TikTok Shop. Bisa mengenai UMKM kita, bisa kena pasar tradisional kita," kata Jokowi. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda