Pemerintah Anggap Penutupan E-Commerce bukanLangkah Tepat

PEMERINTAH menilai penutupan semua platform perdagangan digital (e-commerce) dengan alasan sepinya pasar-pasar dinilai sebagai langkah yang tidak tepat.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan permintaan para pedagang Tanah Abang Jakarta dan ITC Kebon Kalapa Bandung merupakan ekspresi kemarahan lantaran produk dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang impor.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offline dan online," kata Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10). 

Teten menjelaskan pedagang di pasar tradisional pun sudah lama berjualan daring di hampir semua channel e-commerce, bahkan sudah ada sekitar 22 juta UMKM yang turun langsung berjualan daring.

Baca juga : Inilah Keluhan Kreator Konten Bila TikTok dan TikTok Shop Dipisahkan

"Termasuk mereka melakukan live shopping, tapi bagaimanapun, live shopping tanpa menggunakan influence figure yang banyak followers kan enggak ada yang nonton, jadi di online pun kalah bersaing," jelas dia.

Baca juga : Di Tengah Kontroversi, Pelaku UMKM Curhat Soal Pentingnya Social Commerce

Karenanya, kata Teten, pemerintah melakukan tiga hal dalam mengatur masalah ini, pertama adalah mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commerce dan social commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," tutur dia.

Yang kedua, lanjut dia, pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga, pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk naikin Market Share," ujarnya. 

Pengaturan perdagangan secara daring juga akan menyasar barang-barang yang masuk dari luar negeri.

Dia mencontohkan Tiongkok yang dalam memproduksinya sudah diberi subsidi oleh pemerintah, dan dijual pada platform digital dengan harga yang sangat murah sehingga memukul produk dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standarisasi dalam negeri," ungkap dia. (Z-8)