PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kantor Wali Kota masing-masing pada Kamis (16/3). Musrenbang ditujukan untuk membahas rencana program/kegiatan pembangunan tingkat wilayah yang bersumber dari aspirasi masyarakat, serta prioritas pembangunan daerah.
“Arahan yang saya sampaikan terkait penanggulangan dalam mengentaskan kemacetan, banjir, kemiskinan, hingga stunting. Selain itu juga untuk memperkuat dan mempercantik infrastruktur sebagai bagian untuk mendukung event Keketuaan ASEAN,” ujar Heru dalam sambutannya.
Kegiatan Musrenbang diselenggarakan secara berkeliling di seluruh wilayah kota/kabupaten administrasi Jakarta sebagai landasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dalam arahannya Heru juga mengajak jajarannya untuk saling berkoordinasi dan bersinergi, khususnya untuk mengantisipasi kondisi ekonomi.
2024 diprediksi menjadi tahun pemulihan pascapandemi covid-19. Sedangkan resesi global diperkirakan akan mengancam pada 2023. Akselerasi perekonomian tentu diperlukan, sehingga kondisi perekonomian dapat pulih seperti sebelum pandemi.
"Karena pembahasan Musrenbang tahun ini adalah untuk kebijakan di tahun 2024, maka kita semua harus waspada akan potensi kondisi perekonomian. Oleh karena itu diperlukan jaringan pengamanan sosial, di mana Dinas PPKUKM (Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah), Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil), serta Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) saling bersinergi untuk membaca situasi ke depan," papar Heru.
Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memfokuskan pembangunan tahun 2024 pada peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi inklusif dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Oleh karena itu, tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah 'Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia'.
Perencanaan pembangunan 2024 akan diprioritaskan untuk menangani enam isu yaitu: penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, antisipasi dampak resesi ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan nilai demokrasi. (S-3)
