Waspadai Penimbunan akibat Pembatasan Pembelian Minyakita

IKATAN Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mewanti-wanti adanya penimbunan minyak goreng subsidi dari pemerintah dengan merek Minyakita akibat keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang membatasi pembelian hanya dua liter per hari.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemendag Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Minyakita dianggap barang primer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah yang seyogyanya tidak dibatasi.

"Kalau Minyakita ini dibatasi dikhawatirkan akan ada penimbunan. Ini harusnya dihindari pemerintah. Minyakita perlu dibanjiri di pasar tradisional dengan stok yang memadai," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikappi Reynaldi Sarijowan saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/2).

Ia menyinggung soal kasus penimbunan 500 ton Minyakita di salah satu perusahaan di lahan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, sejak Desember 2022. Reynaldi berharap jangan sampai ke depannya penimbunan produk tersebut marak terjadi akibat pembatasan pembelian.

"Itu perlu diusut kenapa stok Minyakita hingga ratusan ton tidak digelontorkan. Sekarang mau ada pembatasan lagi, pembeli akan semakin sulit mendapatkan produk itu," ucapnya.

Reynaldi menegaskan harus ada kebijakan yang tepat sasaran dan konsisten agar tidak menuai polemik ke depannya. Minyakita dinilai amat dibutuhkan pedagang kecil untuk menjalankan bisnisnya.

"Minyakita tidak hanya dibeli konsumen rumah tangga saja, tapi ada penjual gorengan, usaha warteg. Pas bulan puasa nanti konsumsi minyak goreng bisa naik dua kali lipat. Ini harus diwaspadai," tegasnya.

Di satu sisi, Ikappi mengapresiasi upaya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, ID Food dan Bulog yang akan mendistribusikan 29 juta liter per bulan minyak goreng pada Februari-Maret tahun ini. Jumlah ini terdiri atas 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan.

"Kami akan awasi bersama supaya tidak ada oknum yang berusaha memainkan barang ini, apalagi untuk ditimbun. Pemerintah juga sepatutnya mengawasi ketat distribusi ini," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan seharusnya pemerintah tidak usah membatasi pembelian Minyakita.

Saat ini dikatakan Indonesia tidak mengalami kelangkaan minyak goreng maupun bahan baku minyak goreng. Harga minyak sawit dunia juga sedang mengalami tren penurunan dari US$1.822 per ton di Maret 2022 menjadi US$958 per ton pada awal Februari 2023.

"Tentang anjuran membatasi pembelian minyak kita sebetulnya tidak perlu," ungkapnya.

Harga minyak sawit yang dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya atau refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan produk hasil rafinasi dan fraksinasi crude palm oil (CPO) yang digunakan sebagai minyak goreng secara global turun dari US$1.818 per ton Maret 2022 menjadi hanya US$944 per ton di awal Februari 2023.

Tungkot mengatakan, dengan harga RBD palm olein yang menyusut, sebetulnya harga minyak goreng curah domestik sudah di bawah Rp14.000 per liter. Namun faktanya harga minyak goreng curah dalam dua bulan terakhir yakni mulai akhir Desember 2022 hingga awal Februari 2023 meningkat dari Rp14.000 per liter.

"Anomali ini saya duga hanya gangguan produksi dan distribusi sementara akibat liburan akhir tahun dan awal tahun," pungkasnya. (OL-8)