Hilirisasi Jadi Syarat Perpanjangan Kontrak Perusahaan Tambang dan Migas

MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan beberapa syarat perpanjangan kontrak bagi perusahaan tambang dan migas yang beroperasi di Indonesia.

Syarat-syarat tersebut ialah harus melakukan penguatan industri hilir dan menggandeng BUMN atau BUMD sebagai mitra usaha.

"Yang terpenting adalah semua produksi, baik gas maupun tambang, kita dorong ke hilirisasi. Kita juga dorong keterlibatan BUMN dan BUMD," ujar Bahlil selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/1).

"Tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjangan tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD. Negara mengambil peran secara maksimal."

Bahlil mengungkapkan rapat tersebut digelar khusus untuk membahas perpanjangan kontrak beberapa perusahaan tambang dan migas yang beroperasi di Indonesia seperti Vale, BP Petrolum dan Freeport.

"Kami tadi rapat membahas beberapa hal terkait dengan perpanjangan kontrak-kontrak yang harus dilakukan perhitungan kembali seperti BP (Petrolum) kemudian Vale. Kemudian ada jg diskusi tentang bagaimana kelanjutan Freeport," tuturnya.

Ia mengungkapkan pemerintah akan mempertimbangkan secara matang berbagai aspek sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait nasib masa depan perusahaan-perusahaan tersebut di Tanah Air.

"Karena investasi di bidang minyak dan pertambangan itu tidak bisa sudah mau putus baru kita putuskan. Eksplorasi kan memakan waktu 10 sampai 15 tahun dan itu investasinya harus dilakukan sekarang," terang mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.

Kecepatan dalam melakukan kajian seperti itu, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk memberi kepastian atau memberi kesan bahwa pemerintah betul-betul memikirkan keberlangsungan para investor yang menanamkan modal di Indonesia.

"Kecepatan negara dalam merespon kebutuhan para investor ini sangat penting. Sekarang itu mencari investasi susah jadi yang eksisting kita harus kita kawal dengan baik," pungkasnya. (OL-8)